Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak keberatan Partai Gerindra masuk dalam paket MPR bersama partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dia sampaikan usai pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tidak setuju dengan wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang. Menurutnya, jumlah pimpinan yang terlalu gemuk membuat pengeluaran negara membesar.

Penambahan porsi pimpinan MPR semacam itu memang pernah terjadi di tahun 2018 lalu. Kala itu, PDIP adalah partai yang ngotot untuk menambah jumlah kursi pimpinan alasannya mereka adalah pemenang Pemilu 2014 sehingga layak mendapat jatah kursi pimpinan DPR dan MPR.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai wajar jika partainya menginginkan posisi pimpinan MPR. Sebab, kata dia, Gerindra adalah partai dengan perolehan suara terbesar kedua di Pemilu 2019.

Airlangga mengungkapkan, Golkar telah menjalin kesepakatan dengan partai lain tentang posisi Ketua MPR. Dari kesepakatan itu, Ketua MPR disebut akan menjadi jatah Partai Golkar.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin legowo bila ada kader partai lain yang lebih baik darinya untuk menduduki kursi Ketua MPR. Namun, ia tetap ngotot bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain menempati posisi puncak MPR.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyebut partai koalisi pendukung Jokowi bersepakat dalam satu paket pimpinan MPR. Namun, dia tidak mengetahui pasti apakah ada penambahan kursi pimpinan atau tidak.

Politikus Golkar Bambang Soesatyo menyebut perebutan posisi ketua MPR di internal Koalisi Indonesia Kerja menjadi masalah. Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet itu, ada tiga partai yang mengincar kursi ketua MPR. Partai itu adalah Golkar, PKB, juga PDI Perjuangan.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan kursi pimpinan MPR bisa ditambah dengan melakukan revisi UU MD3. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Seskab dan Politikus PDIP Pramono Anung.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan jatah kursi MPR periode 2019-2024 akan diberikan kepada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menjelaskan koalisi kali ini masih solid karena memiliki 60 persen kursi di parlemen.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap bekerja sama kembali dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur dalam perebutan kursi pimpinan MPR. PKS kini sedang melakukan lobi-lobi agar dapat membentuk paket pimpinan MPR untuk menantang koalisi Jokowi.

Partai koalisi Jokowi lainnya mulai mengincar kursi pimpinan MPR. Kini para partai mulai melakukan manuver demi mendapatkan posisi pimpinan MPR.

Partai Golkar dikabarkan menyodorkan nama Azis Syamsuddin untuk menjadi Ketua MPR dalam sistem paket. Nama Azis disebut sudah ditawarkan dalam pertemuan empat ketum parpol di Kantor DPP NasDem, Senin (22/7) kemarin. Pertemuan dihadiri Surya Paloh, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Suharso Monoarfa.

Namun, dia memberi isyarat partainya akan mengalah untuk kursi Ketua MPR.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi tidak malu menyatakan partainya juga menginginkan kursi pimpinan MPR. Sekretaris Jenderal Arsul Sani disebut-sebut bakal dijagokan untuk menjabat posisi tersebut.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin di kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (22/7). Dalam pertemuan itu, Cak Imin tak membahas kursi Pimpinan MPR dengan NasDem yang juga mengincar pos tersebut.

Kursi MPR bukan hanya diincar oleh partai koalisi pemenang Pilpres 2019 saja. Nyatanya partai lain yang lolos pemilu juga turut meramaikan perebutan posisi ketua MPR.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani meminta partai Koalisi Indonesia Kerja tidak gaduh di publik karena berebut kursi ketua MPR. Hal itu menanggapi manuver Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengincar ketua MPR. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyindir Cak Imin, sapaan Muhaimin, sebagai orang yang selalu merasa pantas