Incar Kursi Pimpinan MPR, PKS Lobi Parpol Eks Koalisi Adil Makmur
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap bekerja sama kembali dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur dalam perebutan kursi pimpinan MPR. PKS kini sedang melakukan lobi-lobi agar dapat membentuk paket pimpinan MPR untuk menantang koalisi Jokowi.
"Ya tentu sikap dasar PKS adalah nanti ditentukan dalam Majelis Syuro, kalau saya pribadi tetap kami oposisi. Karena itu, kalaupun maju ke MPR, maka dengan paket kami oposisi m, mestinya kita bisa juga untuk mengajak teman-teman DPD," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/7).
Dalam UU MD3 Pasal 427 C, Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Eks Koalisi Prabowo-Sandiaga terdiri atas empat parpol, yakni PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat.
Mardani mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan lobi-lobi politik. Meski melakukan lobi ke semua pihak, ia memastikan posisi tetap akan oposisi.
"Kalau lobi ke semuanya, tetapi gambar besarnya paling baik ketika baseline karena oposisi dikedepankan," katanya.
Hingga Oktober mendatang, Mardani menyebut semua kemungkinan bisa terjadi. Mengingat perebutan kursi pimpinan itu baru akan dilakukan pada Oktober 2019.
"Paket itu Oktober, sekarang masih bulan Juli, Agustus, September, itu masih dua bulan. Jadi dua bulan ini akan banyak hal bisa terjadi. Menurut saya, komunikasi politik baik tetapi komunikasi politik tidak dikaitkan dengan etika dan moral berat. Kalau menurut saya, MPR penting, tetapi lebih penting lagi kita edukasi publik," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara
Desakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaPKS soal Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi: Saksi Kami Masih Berjuang agar Suara Rakyat Tak Dicurangi
PKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Maruarar Sirait: Pak Jokowi Dukung Prabowo-Gibran
Mengikuti Jokowi jadi alasan langkah politik Maruarar keluar dari PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaPolitisi PDIP Sebut Tak Menutup Kemungkinan Megawati dan Prabowo Bertemu Usai Pilpres
Lalu, saat disinggung kapan pertemuan antara kedua pimpinan partai itu terjadi, dia meminta untuk menunggu saja.
Baca SelengkapnyaMK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres, TKN Prabowo: Apa yang Dikhawatirkan?
MK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres, TKN Prabowo: Apa yang Dikhawatirkan?
Baca Selengkapnya