Pemerintah meminta Jepang untuk memberikan eliminasi 4 pos tarif ikan tuna kaleng asal Indonesia, agar sesuai dengan kerangka General Review IJEPA. Sebab, Jepang masih belum memberikan persetujuan atas permintaan tersebut, sehingga menghambat ekspor produk perikanan nasional.

Dalam laporan finalnya, Otoritas Filipina yaitu Tariff Commission (TC) merekomendasikan tidak mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap produk tersebut yang masuk ke Filipina.

BMTP merupakan pungutan negara yang dapat dikenakan terhadap barang impor saat terjadi lonjakan, baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Penerapan safeguard tersebut berpotensi membawa efek negatif terhadap kelangsungan bisnis garmen domestik. Menyusul ancaman maraknya barang-barang impor yang masuk Indonesia secara ilegal.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyambut baik rencana pemerintah untuk menerapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap produk garmen impor. Sebab, safeguard dinilai menjadi pertahanan bagi industri garmen dalam negeri dari gempuran impor.

Rencana pemerintah untuk menerapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk produk garmen impor direspon oleh Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO). Hippindo menilai, aturan safeguard harus dilakukan secara tepat sasaran.

Bersamaan ketika Indonesia mendapat perpanjangan fasilitas tarif perdagangan tersebut, Thailand yang selama ini jadi eksportir nomor 1 Negeri Paman Sam dari kawasan Asia Tenggara, justru kehilangan 804 pos tarifnya.

Duta Besar RI untuk AS, Muhammad Lutfi mengatakan, Pemerintah Indonesia juga memproyeksikan status GSP dapat dinaikan menjadi Limited Trade Deal (LTD). Ini agar volume perdagangan dua arah Indonesia dan AS dapat meningkat dua kali lipat hingga USD 60 miliar pada 2024.

Pemerintah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk Aluminium Foil yang tidak dicetak atau tidak diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak.

Pemerintah membuka peluang menaikkan tarif bea masuk atas barang impor terhadap produk holtikultura, hewan beserta turunannya. Kenaikan tarif bea masuk ini bertujuan untuk melindungi para petani dalam negeri atas produk-produk impor. Rencana kenaikan bea masuk impor ini sebagai respon pemerintah atas gugatan AS di WTO.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, yakin pemerintah bisa memenangkan perkara sengketa bea masuk imbalan biodiesel melawan Uni Eropa. Menurutnya, Uni Eropa bisa membalikan kedudukan jika sudah memainkan aspek politik.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan terus melindungi produk baja dalam negeri saat membanjirnya impor baja asal China. Sebab, pasca-perang dagang, baja China mulai mencari pasar baru selain AS termasuk Indonesia. Sejauh ini pemerintah juga telah menjalankan kebijakan lartas.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Kemendag, Mardjoko, menyebut dengan potensi impor yang meningkat tentu membuat pelaku industri dalam negeri mengadu karena mempersulit persaingan dagang. Sebab, melonjaknya volume impor ini membuat industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis terancam kerugian.

Ketua Umum Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA), Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengatakan bea masuk anti dumping merupakan kebijakan yang bersifat post action. Padahal, pihaknya justru lebih mengharapkan kebijakan yang lebih preventif, artinya sebelum produk baja luar negeri masuk ke Indonesia.

Masalah yang dihadapi saat ini adalah waktu yang diberikan. Peraturan tersebut mengatur batas waktu penyerahan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan satu hari atau sampai pukul 12.00 WIB hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang mendapatkan penetapan jalur.