Anggaran kesehatan

DJPb NTT mencatat penyaluran BOK NTT telah mencapai Rp187,75 miliar hingga pertengahan Juni 2026. Angka ini baru 28,81% dari total alokasi, mendorong percepatan realisasi demi layanan kesehatan optimal.

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terus mendalami dugaan penyimpangan dana. Seluruh kepala puskesmas di wilayah tersebut telah diperiksa dalam penyelidikan dana Puskesmas Ogan Ilir. Apa hasilnya?

Peraturan Bupati terbaru di Situbondo membatasi layanan program Pembatasan Layanan Berantas Plus Situbondo yang sebelumnya gratis tanpa batas. Simak detail pembatasan dan dampaknya pada anggaran kesehatan daerah yang kini mencapai Rp2 miliar.

Cakupan JKN Sulawesi Utara telah mencapai 99,61 persen dari total penduduk, menunjukkan komitmen provinsi dalam menjamin akses kesehatan. Namun, tingkat keaktifan peserta masih menjadi fokus utama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan Prioritas Layanan Kesehatan Jawa Tengah dengan mengarahkan anggaran pada program strategis, serta memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Simak capaian luar biasa Pendapatan RSUD Cepu 2025 yang melampaui target, menunjukkan peningkatan signifikan dalam layanan kesehatan dan pengelolaan keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atas keterbukaan dalam menanggapi dugaan korupsi sektor kesehatan, menandakan langkah positif menuju tata kelola transparan.

Pemerintah Kota Banjarmasin menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan kader Posyandu dengan menaikkan honor bulanan mereka, menegaskan peran vital para kader dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah mempercepat realisasi Percepatan Anggaran Faskes Sumatera sebesar Rp529,3 miliar untuk pemulihan pascabencana. Targetnya, fungsional 100% Maret 2026.

Pemprov Kepri mengambil langkah strategis dengan menyekolahkan 58 dokter spesialis dan subspesialis mulai 2026, guna memperkuat SDM dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kepri.

Balai Paru Cirebon memegang peran strategis sebagai rujukan utama penanganan penyakit paru-paru di wilayah Ciayumajakuning. Legislator Jabar mendorong penguatan fasilitas dan SDM untuk menjaga peran vital ini.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengalokasikan anggaran Rp8 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu, menunjukkan komitmen kuat terhadap Universal Health Coverage (UHC) dan berpotensi meraih penghargaan Presiden.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalokasikan dana Rp15,2 miliar untuk memastikan seluruh warganya, terutama yang terkendala iuran BPJS Pangkalpinang, mendapatkan akses layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Pemerintah Kabupaten Natuna kini menanggung Bantuan Transportasi Berobat bagi warga kurang mampu di desil 1-5. Simak mekanisme baru yang berlaku mulai 2026 untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan Rp111 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2026, menjamin akses kesehatan bagi ratusan ribu warga kurang mampu.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen penuh melanjutkan program UHC layanan kesehatan bagi warganya pada 2026, meskipun dihadapkan tantangan anggaran dan opsi kebijakan BPJS Kesehatan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang terdapat 3 pos anggaran yang tak boleh diutak-atik, termasuk kesehatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya untuk pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah, termasuk pelosok. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusinya demi Pemerataan Layanan Kesehatan Kalsel?

Pemkab Manokwari menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan Rp12,3 miliar untuk melindungi 27.000 warganya dalam Program JKN Manokwari hingga tahun 2026. Simak detail perlindungan kesehatan ini!