Pemprov Kalsel Perkuat Komitmen Pemerataan Layanan Kesehatan Hingga Pelosok Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang adil dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan menghadirkan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, bahkan hingga ke pelosok daerah terpencil. Komitmen ini ditegaskan dalam sebuah pertemuan penting yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalsel, Muhidin, di Banjarmasin pada hari Selasa, saat Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Daerah (Musrenbangkesda) se-Kalsel 2025. Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan.

Muhidin menjelaskan bahwa kegiatan bertema "Harmoni Banua dalam Pembangunan Kesehatan yang Merata dan Berkelanjutan" ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah menyusun langkah strategis yang sinergis untuk pembangunan sektor kesehatan. Komitmen ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk Pemerataan Layanan Kesehatan Kalsel.

Meskipun ada komitmen kuat, pembangunan kesehatan di Kalsel menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama terkait aksesibilitas. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin, mengungkapkan bahwa keterbatasan akses menjadi masalah utama di wilayah terluar, termasuk pulau-pulau kecil seperti di Kabupaten Kotabaru. Kondisi geografis yang beragam seringkali mempersulit jangkauan layanan kesehatan.

Diauddin menambahkan bahwa secara jumlah, tenaga medis di Kalsel sebenarnya sudah mencapai lebih dari 90 persen dari kebutuhan. Namun, tantangan terbesar terletak pada penempatan dan distribusi tenaga medis tersebut. Penempatan di wilayah terpencil masih menjadi kendala serius, membuat Pemerataan Layanan Kesehatan Kalsel belum optimal.

"Secara jumlah tenaga medis sebenarnya sudah mencapai lebih dari 90 persen, tetapi penempatannya di wilayah terpencil masih menjadi kendala," tutur Diauddin. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas saja tidak cukup tanpa diikuti dengan pemerataan yang efektif.

Selain masalah distribusi tenaga medis, Diauddin juga menyoroti kendala lain yang tidak kalah penting, yaitu keterbatasan anggaran dan logistik. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen berdampak langsung pada kelancaran distribusi obat dan vaksin. Situasi ini tentu mengancam upaya Pemerataan Layanan Kesehatan Kalsel.

Pemotongan anggaran ini sangat mempengaruhi instalasi perbekalan farmasi, yang sebagian besar kegiatannya melibatkan perjalanan dinas untuk pengiriman. "Kegiatan Dinas Kesehatan banyak di lapangan, termasuk pembinaan dan evaluasi ke kabupaten/kota. Yang paling terdampak itu instalasi perbekalan farmasi karena pemotongan juga berlaku di sana, padahal 50 persen perjalanan dinas itu untuk mengantar obat ke kabupaten," ungkap Diauddin.

Diauddin memperkirakan bahwa pada tahun 2026, pengiriman obat dan vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota kemungkinan hanya bisa dilakukan dua kali dalam setahun. Kondisi ini jelas akan menghambat pasokan dan ketersediaan obat esensial di daerah. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya meminta kabupaten/kota mengalokasikan anggaran sendiri untuk menjemput logistik obat dari provinsi agar distribusi tidak terhambat dan Pemerataan Layanan Kesehatan Kalsel tetap berjalan.

Melalui Musrenbangkesda 2025, diharapkan dapat dihasilkan solusi konkret untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Fokus utama adalah menyelesaikan tantangan terkait tenaga medis, keterbatasan anggaran, dan kelancaran distribusi logistik kesehatan. Musyawarah ini menjadi platform penting untuk merumuskan strategi jangka panjang.

Tujuan akhir dari upaya ini adalah mempercepat pencapaian target utama pembangunan kesehatan di Kalsel. Target tersebut meliputi penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting yang masih menjadi perhatian serius. Pemerataan Layanan Kesehatan Kalsel menjadi kunci untuk mencapai indikator-indikator kesehatan ini.

Pada kesempatan Musrenbangkesda tersebut, juga diserahkan penghargaan di bidang kesehatan kepada sejumlah kabupaten/kota. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap capaian terbaik di sektor kesehatan setiap daerah. Ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Selatan.

Sumber: AntaraNews