Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan utang luar negeri (ULN) Indonesia dan menjaga rasio utang tetap terkendali. Mengingat ULN Indonesia hingga akhir kuartal IV-2020 tembus mencapai Rp5.849,6 triliun dengan rasio utang ULN 39,45 terhadap PDB.
Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Mirza Adityaswara mengungkapkan, alasan pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) di Indonesia. Salah satunya karena dana yang ada tidak cukup untuk membiayai seluruh infrastruktur yang ada di Tanah Air.
Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Mirza Adityaswara meyakini pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut di tahun ini. Mengingat, pertumbuhan secara kuartal per kuartal pada 2020 trennya terus mengalami perbaikan.
Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Mirza Adityaswara mengharapkan, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mampu menarik investor besar untuk tanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu, aliran modal asing bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Kebijakan berlaku untuk pembiayaan semua tipe rumah tapak, ruko, rusun/rukan baik berdasarkan akad murabahah, akad istishna, akad MMQ, maupun akad IMBT. Ketentuan LTV/FTV 100 persen untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan ini juga berlaku bagi properti berwawasan lingkungan.
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk dapat menjadi bagian penting dari pengembangan dana sosial syariah seperti zakat, infak, dan wakaf. Bahkan dirinya ingin agar BSI bisa menindaklanjuti Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bank Syariah Indonesia (BSI) secara virtual. Dalam kesempatan itu dirinya memberikan beberapa saran dan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan pada Rakernas tersebut.
Dia mengatakan, pendirian BSI ini juga merupakan bagian dari dimulainya babak baru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dimulai sejak diterbitkannya Perpres Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Direktur Utama Askrindo, Dedi Sunardi mengatakan, penyerahan santunan ini merupakan bentuk komitmen Askrindo kepada tertanggung. Askrindo meng-cover produk Group Personal Accident and Loss of License Insurance untuk seluruh kru pesawat yang menjadi korban kecelakaan pada tanggal 9 Januari 2021.
Masyarakat ingin agar pemerintah mengeluarkan kebijakan dan tindakan di tengah pandemi yang masih berlangsung terutama agar bisa menurunkan angsuran KPR yang dinyatakan oleh 85 persen responden, sementara 67 persen responden mengemukakan harapan agar pemerintah bisa menurunkan besaran uang muka.
Pendanaan ini akan diberikan kepada perempuan pengusaha mikro di pedesaan untuk mengembangkan atau memulai usaha dan mendorong pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN), Airlangga Hartarto mengapresiasi, seluruh kementerian yang terlibat membantu berjalannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. PPKM diharapkan bisa berjalan optimal dan mengurangi penyebaran kasus positif Covid-19.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, penyerahan bantuan masker ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memaksimalkan anggaran dalam penanganan Covid-19.
Untuk mengatasi berbagai persoalan UMKM itu, Kemenkop UKM memiliki beberapa program seperti pelatihan digitalisasi UMKM, penyediaan akses permodalan yang murah hingga dukungan pemasaran yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dia mengatakan, sebetulnya pembahasan ini belum sampai di publik. Pihaknya bahkan meminta waktu untuk menyelesaikan proses negosiasi terkait dengan rencana tersebut.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menjadi angin segar bagi pelaku usaha. Sebab, lahirnya Perpres ini akan mendorong pengembangan bidang usaha.
Pemerintah telah menyelesaikan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Di mana terdapat 51 peraturan pelaksana yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang semuanya sudah diteken dan berjalan.
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bersama Direktorat Kepolisian Perairan (Dit. Polair) Mabes Polri berhasil membekuk seorang pengepul yang diduga menjadi salah satu bagian dari sindikat ekspor ilegal Benih Bening Lobster (BBL).
Pemerintah resmi membuka pendaftaran untuk peserta Program Kartu Prakerja gelombang ke-12 kemarin. Adapun kuota pendaftaran yang dibuka pada gelombang ini sebanyak 600.000 orang.
Peta alur pipa dan/atau kabel bawah Laut terdiri dari 217 segmen kabel bawah laut dan 43 segmen pipa bawah laut. Termasuk di dalamnya empat landing stations (LS) sistem komunikasi kabel laut (SKKL) internasional, meliputi Jayapura, Batam, Kupang dan Manado.