Yusril tak bisa menjawab dugaan intervensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menuturkan, orang bisa saja mengaitkan ada dugaan intervensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut Yusril, tidak bisa disalahkan orang-orang berspekulasi.
"Kalau masalah ada intervensi atau tidak ya orang-orang bisa saja mengait-ngaitkan ada kepentingan ini, itu, kita enggak bisa menyalahkan juga kalo ada anggapan seperti itu," ujar Yusril di Jakarta, Selasa (17/10).
Pakar hukum tata negara ini mengaku tidak ingin berspekulasi. Yusril tak bisa menjawab dugaan intervensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
"Kalau itu saya enggak bisa jawab itu bisa ditanya ke orang politik dan itu spekulatif," katanya.
Yusril menilai ada permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ia mengingatkan pelaksanaannya ke depan jangan sampai menjadi masalah.
"Tapi saya membaca teks putusannya itu dan kemudian mengatakan bahwa secara hukum yang mana yang berlaku? yang berlaku itu diktum tapi setelah dibaca keseluruhan ada permasalahan dalam putusan itu dan kita mesti sangat bijaksana jangan sampai pelaksanaan putusan itu menimbulkan legitimasi di kemudian hari," jelasnya.
Mahkamah Konsitutusi (MK) menggelar sidang putusan gugatan batas usia capres dan cawapres dalam UU Pemilu. Hasilnya, MK menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak berdasar.
MK juga menolak permohonan dengan dalil capres/cawapres minimal pengalaman sebagai penyelenggara negara.
Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.
MK menguji ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Dalam pasal tersebut, diatur usia capres cawapres minimal 40 tahun.
MK menilai gugatan Almas ini tidak berkaitan dengan gugatan sebelumnya. Alias berbeda dengan permohonan gugatan yang lain.
Pemohon meminta persyaratan berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
MK menilai kepala daerah sudah teruji berpengalaman sehingga dianggap layak maju sebagai capres dan cawapres.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman.
Yusril tak bisa menjawab dugaan intervensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara mengenai Kantor DPC PDIP Solo didatangi polisi.
Baca Selengkapnya
Tim Kuasa Hukum Anwar Usman hanya irit bicara perihal agenda pemeriksaan awal sidang.
Baca Selengkapnya
Zico pun menduga MKMK ini belum dibentuk secara definitif karena intervensi Ketua MK Anwar Usman.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, harus ada intervensi dari pemerintah untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya
Menurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Yusril siap pasang badan jika ada permasalahan hukum pada pelaksanaan putusan MK itu.
Baca Selengkapnya
Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengingatkan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi