Mantan Hakim MK jadi Saksi Ahli Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs

Dalam persidangan, Zico menyebut bahwa MKMK yang dipimpin Palguna kala itu bertugas mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Dalam putusan akhirnya, lanjut Zico, Palguna meminta MKMK dibentuk secara permanen.

"Mengingat dulu MKMK yang dipimpin Pak Palguna pernah mengamanatkan agar membuat MKMK permanen tapi nggak ditindaklanjuti Anwar Usman. Apakah karena MK ini tidak ada pengawas sehingga hakimnya, ketuanya bisa berbuat seenaknya?" kata Zico.

Kemudian, MKMK baru terbentuk pada awal 2023 secara ad hoc terkait perubahan substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022 yang membahas soal permohonan pencopotan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR.

"Itu lah alasannya secara singkat mengapa kemudian kami MKMK yang mengadili kasus waktu itu kemudian di dalam putusan itu juga menyinggung betapa pentingnya Majelis Kehormatan yang permanen itu untuk ada," ujar Palguna.

"Karena MK dengan tidak berfungsinya dewan etik sebagai kiblatnya dari perubahan UU tentang MK itu menjadi tidak ada yang mengawasi. Padahal semangat untuk diawasi itu ditanamkan pertama kali sejak MK dibentuk," sambungnya.

Menurut Palguna, Anwar Usman bisa dikenakan sanksi pelanggaran etik tergantung putusan MKMK yang sekarang.

"Kalau memang bukti-bukti itu meyakinkan ya bisa saja, tapi kan saya enggak tahu, karena bukan saya sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Seberapa kuat bukti yang sudah didapatkan oleh majelis?" Jawab Palgun.

"Kalau saya sih mempunyai keyakinan memang itu yang kalau misalnya yang paling pantas sudah dijatuhkan, pasti itu yang akan dijatuhkan sesuai dengan dengan hukum," tambahnya