Terseret kasus PLTU Riau-1, Golkar tegaskan sedang bersih-bersih

Merdeka.com - Setelah dua kadernya, Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih ditetapkan tersangka dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Golkar menegaskan, saat ini tengah melakukan bersih-bersih. Komitmen pemberantasan korupsi menjadi prioritas di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Wasekjen DPP Partai Golkar Christina Aryani menegaskan, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto, Golkar sepakat untuk berbenah dan membersihkan dirinya.

"Saat Pak Airlangga terpilih sebagai ketua umum, kami diikat untuk membangun kesadaran bersama menghilangkan perilaku koruptif oknum-oknum, sebagai revisi dari era-era sebelumnya yang kerap tersangkut kasus korupsi," jelas Christina, Senin (3/9).

Melihat maraknya pemberitaan tentang kasus korupsi dari mantan kader Partai Golkar tersebut, Christina menyatakan hal tersebut sebagai bentuk kesalahan pribadi dan tidak bisa dikaitkan dengan Partai Golkar.

"Semua pengurus DPP di era Airlangga telah diminta menandatangani Pakta Integritas. Jika ternyata tetap ada juga kader yang terlibat korupsi, maka mereka harus mundur dari partai," tambah Christina.

Tekanan politik pada Airlangga

Sementara itu, Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Poldata Indonesia, Fajar Arif Budiman menyatakan, muatan politis sangat kental terlihat dalam kasus ini.

"Ini adalah kasus korupsi dari satu atau dua kader namun diambil momentumnya untuk menjadi sebuah tekanan politik terhadap Airlangga. Hal tersebut harus dilihat sebagai situasi riak-riak politik pasca Airlangga tidak dipilih sebagai cawapres oleh Jokowi," kata Fajar.

Menurut alumni Universitas Padjajaran ini, sumbangan politik dari pengusaha untuk kegiatan partai, apalagi partai sebesar Golkar, adalah sesuatu yang lazim. Problemnya memang tidak semua yang paham secara pasti darimana asal dana yang disumbangkan.

"Justru menurut hasil amatan kami, di bawah kepemimpinan Airlangga, visi Golkar Bersih terlihat signifikan dan menjadi sebuah pencapaian bagi kepemimpinan Airlangga secara khusus. Pengunduran diri Idrus Marham dari jabatan Menteri Sosial merupakan bukti nyata komitmen Partai Golkar di era Airlangga Hartarto. Idrus yang mengundurkan diri karena berstatus tersangka dilakukan sebelum pengumuman resmi oleh KPK kepada publik," terang Fajar.

Partai Golkar sendiri secara tegas menolak dikaitkan dengan kasus korupsi yang menimpa Eni Saragih dan Idrus Marham. Sebelumya, Ketum Airlangga Hartarto tegas menyanggah tuduhan yang diberikan tersangka kasus PLTU Riau-1 terkait adanya hubungan antara dana korupsi dengan penyelenggaraan Munaslub Golkar pada 2017 lalu.

"Dari sekuens waktu sudah jelas kapan kegiatan ini diinisiasi, kapan itu Munas Golkar, dan itu tidak ada hubungannya dengan institusi. Kenapa asyik ganggu Golkar terus?" tegas Airlangga.