Tahukah Anda Dana Transfer Daerah Turun 49%? Akademisi ULM: Kolaborasi Lintas Daerah Solusi Efisiensi Anggaran!

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Taufik Arbain, menegaskan pentingnya kolaborasi pembangunan lintas daerah sebagai solusi efisiensi anggaran. Hal ini menjadi krusial di tengah fokus pemerintah pusat pada penghematan anggaran dan potensi penurunan dana transfer ke daerah. Menurutnya, pendekatan ini dapat menjadi jawaban atas tantangan fiskal yang dihadapi banyak pemerintah daerah.

Dr. Taufik Arbain menyatakan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, perlu menggeser pendekatan ke collaborative governance. Pendekatan ini, menurutnya, "selama ini belum banyak dilirik" dan memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Inovasi kebijakan yang berani serta kerja sama antar-daerah harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan efisiensi sekaligus efektivitas pembangunan.

Selama ini, pemerintah daerah cenderung terlalu nyaman dengan penggunaan setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri. Akibatnya, upaya kolaborasi kurang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran. Kondisi ini menghambat potensi pengembangan daerah yang lebih luas dan terintegrasi.

Mendesak: Pergeseran Paradigma Anggaran Daerah

Dr. Taufik Arbain menyoroti bahwa banyak potensi kerja sama lintas wilayah yang bisa dikembangkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kolaborasi pembangunan lintas daerah ini tidak hanya terbatas pada sektor tertentu, melainkan bisa merambah berbagai aspek pembangunan.

Contoh paling sederhana dari kolaborasi ini bisa dimulai dari konektivitas infrastruktur. "Yang paling sederhana bisa dimulai dari konektivitas jalan, sungai, dan jembatan yang disusun lintas kabupaten dan masuk ke dalam rencana strategis pembangunan daerah," ujarnya. Sarana publik yang hadir tepat lokasi dan tepat desain akan menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.

Selain itu, daerah berbasis pertanian dan perkebunan juga perlu memprioritaskan program penciptaan lapangan kerja. Hal ini penting untuk memperkuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non-pertambangan. Diversifikasi ekonomi melalui kolaborasi dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja.

Optimalisasi Kolaborasi di Kalimantan Selatan

Sebagai contoh konkret, Koordinator Program Magister Administrasi Publik FISIP ULM ini memaparkan pentingnya peran pemerintah provinsi. "Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan misalnya perlu mendorong inisiasi kolaborasi lintas kabupaten/kota melalui tiga simpul kawasan seperti Program Kolaborasi Banjarbakula, Banua Enam, dan Tanah Pesisir yang masing-masing memiliki kekhasan," papar Taufik.

Program-program ini menunjukkan bagaimana kekhasan masing-masing wilayah dapat disinergikan untuk kepentingan bersama. Pendekatan kolaborasi lintas daerah ini memungkinkan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan potensi lokal. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Taufik juga menjelaskan bahwa kerja sama antardaerah telah memiliki dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut di antaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020. Kedua regulasi ini mengatur bentuk, tata cara, serta instrumen kerja sama antar-daerah maupun dengan pihak ketiga.

Tekanan Fiskal dan Strategi Menghadapinya

Kebijakan terbaru pemerintah pusat yang menurunkan dana transfer ke daerah hingga 49 persen menjadi perhatian serius. Penurunan ini dinilai akan menekan ruang fiskal daerah secara signifikan. Akibatnya, kinerja pembangunan serta pelayanan publik berpotensi terdampak negatif, sehingga kolaborasi lintas daerah semakin relevan.

Dr. Taufik Arbain memperingatkan bahwa kondisi ini "bukan hanya berpotensi menghambat proyek infrastruktur dan layanan dasar, tapi juga mengancam pencapaian target RPJMD." Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagian besar diambil dari janji politik saat pilkada. Oleh karena itu, kegagalan mencapai target ini dapat menimbulkan implikasi politik yang serius.

Untuk menghadapi tantangan ini, Taufik mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan resep lama. Strategi seperti menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau memangkas perjalanan dinas semata tidak lagi cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan, seperti kolaborasi pembangunan lintas daerah.

Ketua Indonesian Association of Public Administration (IAPA) Kalimantan Selatan tersebut menyarankan kepala daerah untuk menahan diri dari program populis jangka pendek. Sebaliknya, mereka perlu lebih mengutamakan program teknokratis yang berdampak langsung pada peningkatan layanan publik serta pertumbuhan ekonomi. "Dampak seperti itulah yang secara langsung bisa meredam tekanan fiskal," pungkasnya.

Sumber: AntaraNews