Tahukah Anda? BP3OKP Dorong 3 Konsep Kunci Percepatan Pembangunan Papua

Wamena, Papua Pegunungan – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Pegunungan secara aktif mendorong tiga konsep utama guna mengakselerasi pembangunan di Tanah Papua. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya BP3OKP untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran di wilayah tersebut.

Ketua BP3OKP Pegunungan, Hantor Matuan, mengonfirmasi bahwa ketiga konsep tersebut telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Pertemuan penting ini berlangsung di Jayapura, di mana usulan-usulan strategis tersebut mendapatkan respons positif dari pimpinan negara.

Tiga konsep yang diusulkan meliputi penandatanganan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPP) untuk periode 2025-2030, pengangkatan sekretaris eksekutif wakil presiden (seat wapres), serta perekrutan anggota baru untuk pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih solid dan sumber daya yang memadai bagi Percepatan Pembangunan Papua.

BP3OKP Pegunungan telah merumuskan tiga konsep krusial yang dianggap vital untuk mendorong Percepatan Pembangunan Papua. Konsep pertama adalah penandatanganan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPP) periode 2025-2030, yang akan menjadi panduan komprehensif bagi seluruh pihak terkait. RAPP ini diharapkan dapat menyelaraskan berbagai program dan proyek pembangunan di enam provinsi Tanah Papua.

Konsep kedua berfokus pada penguatan struktur kelembagaan, yaitu pengangkatan sekretaris eksekutif wakil presiden atau yang dikenal dengan 'seat wapres'. Posisi ini diharapkan dapat memperlancar koordinasi antara BP3OKP di daerah dengan pemerintah pusat, memastikan setiap laporan dan kebutuhan dapat tersampaikan secara efisien. Hal ini juga akan mempercepat pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan.

Terakhir, konsep ketiga adalah perekrutan anggota baru untuk pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang lebih kuat dan memadai. Hantor Matuan menjelaskan bahwa penambahan anggota Pokja sangat diperlukan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BP3OKP di lapangan. Penguatan Pokja akan memastikan implementasi program berjalan optimal di berbagai sektor.

BP3OKP memiliki peran sentral dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 121 tahun 2022. Struktur organisasi BP3OKP menempatkan Wakil Presiden sebagai ketua, didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Bappenas, dan Menteri Keuangan sebagai anggota. Selain itu, enam anggota BP3OKP dari masing-masing provinsi di Tanah Papua turut serta dalam kepengurusan.

Hantor Matuan, sebagai perwakilan BP3OKP di Papua Pegunungan, menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat. Meskipun baru-baru ini dapat bertemu langsung dengan Wakil Presiden setelah sekitar 11 bulan masa kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, BP3OKP terus menjalankan tugas pokok dan fungsinya di daerah. Laporan rutin selalu disampaikan ke pusat melalui sekretaris wakil presiden, menjaga alur informasi tetap berjalan.

Dialog dengan Wakil Presiden menjadi momen penting untuk menyampaikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Respons positif dari Wakil Presiden menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap Percepatan Pembangunan Papua. Ini menjadi sinyal kuat bahwa usulan BP3OKP akan dipertimbangkan serius dalam perumusan kebijakan nasional.

Di Papua Pegunungan, BP3OKP menghadapi tantangan besar dalam melayani delapan kabupaten serta satu provinsi dengan sumber daya yang terbatas. Hantor Matuan mengungkapkan bahwa saat ini, pihaknya hanya dibantu oleh empat Pokja, yaitu Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Produktif, dan Pokja Papua Polhukam. Jumlah ini dinilai belum cukup untuk cakupan wilayah dan kompleksitas masalah yang ada.

Oleh karena itu, BP3OKP sangat mendorong agar Wakil Presiden segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk merekrut lebih banyak anggota Pokja. Sesuai undang-undang, setiap Pokja idealnya memiliki lima orang anggota. Dengan demikian, total keseluruhan anggota Pokja yang dibutuhkan di Papua Pegunungan adalah 20 orang. Penambahan ini akan sangat membantu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BP3OKP secara lebih efektif dan efisien.

Penguatan Pokja bukan hanya tentang penambahan jumlah, tetapi juga tentang peningkatan kapasitas dan spesialisasi dalam setiap bidang. Dengan Pokja yang lebih solid, diharapkan program-program Percepatan Pembangunan Papua dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan warga Tanah Papua.

Sumber: AntaraNews