Singgung Sumpah Presiden, Megawati Sebut Penentang Putusan MK Bukan Orang Indonesia

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai titah Megawati itu dapat dimaknai sebagai pernyataan untuk melangkah ke arah oposisi.

Menurut Suhartoyo, selama ini MK selalu konsisten dalam menetapkan suatu keputusan

"Terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” kata Mega

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berbicara mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal Pilkada

Mega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.

Dia menegaskan keputusan MK nomor 60 sudah merupakan keputusan tertinggi Konstitusi dan harus dijalankan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir badan legislatif maupun eksekutif.

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Masinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.

Baleg DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas tentang revisi UU Pilkada.

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Titi menegaskan bahwa putusan MK tidak boleh disimpangi oleh semua pihak.

Gubernur DKI Pramono Anung dan Wagub Rano Karno bersilaturahmi ke rumah Megawati di hari pertama Idulfitri.

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati merupakan bentuk silaturahmi antara para pemimpin negara, yang diadakan menjelang Hari Raya Lebaran 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup dan tidak dihadiri awak media.

Megawati disambut Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha serta Menteri Negara pada Kementerian Luar Negeri UEA Saeed Bin Mubarak Al Hajeri.

Senyum semringah tampak di wajah Megawati usai menerima ciuman dari dua anaknya.

Megawati mengirimkan bunga anggrek merah putih sebagai ucapan selamat kepada Presiden Prabowo yang berulang tahun ke-74 Prabowo pada 17 Oktober 2025.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Keppres belum diterbitkan, sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah terbit dan menghapus status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.