Merdeka.com - Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengarahkan kadernya untuk mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR periode 2019-2024.

Pengamat politik dari lembaga penelitian Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai akan ada kekhawatiran bila Bamsoet mendapat posisi ketua MPR maka seluruh lembaga legislatif tidak akan ada kritik. Di samping itu, tentu bakal mengganggu keseimbangan.

Sebab, kata dia, bila melihat tampuk pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah diisi koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Nama La Nyalla Mattalitti dikenal sebagai bagian tim sukses, sedangkan Puan Maharani merupakan kader PDIP.

"Kalau ketua DPD La Nyalla, Ketua DPR itu Puan, faksi pemerintah tambah kalau ketua MPR itu Bamsoet. Secara citra, simbol keseimbangan tidak terlihat direbut semua oleh faksi pemerintah," kata Pangi pada Rabu (2/10/2019).

Seharusnya, kata dia, sistem demokrasi yang baik perlu ada perbedaan pandangan dari oposisi. Antara DPD dengan DPR saat ini suaranya diprediksi serupa, yakni minim kritik kebijakan terhadap pemerintah.

Padahal, lanjutnya, fungsi legislatif utama sebagai pengawas pemerintah. Padahal demokrasi yang baik membutuhkan kubu penyeimbang yang menyuarakan aspirasi oposisi.

"Berbeda suara dengan pemerintah itu akan menjadi vitamin," jelas Pangi.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung Bambang Soesatyo atau Bamsoet menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Hal itu, disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

"Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/10).

Basarah mengatakan, PDIP mendukung Bamsoet dengan beberapa syarat. Di antaranya untuk Bamsoet harus mendukung adanya amandemen terbatas UUD 1945.

"PDI Perjuangan juga meminta Bamsoet mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk hadirkan haluan negara melalui ketetapan MPR," ungkapnya.