Sekjen PPP sebut Menag Lukman Hakim Saifuddin jadi caleg buat dongkrak suara partai

Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kembali maju sebagai calon legislatif (caleg) 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani mengatakan majunya Lukman sebagai caleg hanya untuk mendongkrak suara partai.

"PPP hanya punya menteri satu. PPP hanya punya sangat sedikit public figure. Maka yang hanya sedikit itu kami manfaatkan juga untuk mendongkrak suara partai, elektabilitas partai, itu saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).

"Kalau kemarin caleg PPP dibanjiri artis ya mungkin kami tidak akan calonkan Pak Lukman," sambungnya.

Arsul menegaskan kinerja Lukman sebagai menteri tidak akan terganggu. Sebab PPP hanya akan menempatkannya di daerah pilihan (dapil) Bekasi, Depok, Jawa Barat. Serta mengambil cuti untuk berkampanye.

"PPP juga menyadari betul bahwa tugas-tugas Pak Lukman sebagai Menag itu tidak boleh terganggu secara signifikan," ungkapnya.

"Oleh karena itu, meskipun banyak kader di berbagai daerah yang minta Pak Lukman jadi caleg di dapilnya, maka Pak Lukman kami tempatkan di dapil Bekasi, Depok. Jadi supaya meminimalisir distruksi tugas beliau sebagai Menag," ucapnya.

Diketahui, sederet menteri akan maju sebagai caleg, di antaranya; Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sadjojo, Menteri Agama Lukman Hakim Safuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengeluhkan niatan para menteri kabinet kerja untuk ikut bertarung sebagai calon legislatif di Pemilu 2019. JK meyakini niatan itu akan mengganggu kinerja pemerintah.

Setidaknya ada 7 menteri Kabinet Kerja yang akan bertarung di Pemilu serentak tahun depan. Namun, JK tak setuju jika para menteri itu diganti atau reshuffle karena niatan untuk ikut nyaleg tersebut.

"Ya tentu waktunya, karena masa kampanye, pasti mengganggu waktu bekerja. Pasti itu," kata JK di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/7).