Sebut pelantikan Pj Gubernur langgar UU, Gerindra minta Jokowi copot Mendagri
Merdeka.com - Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokman menilai pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur (Pj) merupakan bentuk maladministrasi. Ombudsman juga sebelumnya juga pernah menyatakan bahwa Mendagri menyalahi aturan jika merekrut anggota Polri menjadi pelaksana tugas Gubernur.
"Tanggal 29 Januari tahun 2018 kan Ombudsman sudah menyatakan secara resmi itu maladministrasi. Yang melanggar undang-undang Pilkada bahwa soal yang menduduki jabatan pelaksana pejabat gubernur adalah pejabat tinggi madya, dan undang-undang Polri bahwa harus mundur dari polisi dulu baru bisa," katanya saat ditemui di Cafe Mandailing, Jakarta Selatan, Jumat (22/6).
Pihaknya melalui Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) juga telah menyambangi kantor pusat Ombudsman dan meminta langkah tegas Ombudsman menyikapi masalah ini.
"Untuk memfollow up yang terjadi waktu itu. Tentu kami hari ini datang ke Ombudsman, tim saya ACTA dipimpin oleh Ketua Dewan penasihat ACTA pak Hisar Tambunan dan mereka sedang di Ombudsman menyampaikan petisi," ucap dia.
Petisi tersebut, lanjut Habiburokhman, berisi desakan yang bertujuan supaya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengoreksi kebijakannya mengangkat Iriawan sebagai Pj Gubernur. Jika Mendagri acuh, pihaknya tak segan mendorong Presiden Jokowi untuk memberhentikan Tjahjo sebagai Mendagri.
"Petisi itu isinya bahwa Ombudsman jangan ragu untuk mengingatkan kepada Mendagri agar melakukan koreksi kebijakan yaitu membatalkan pengangkatan bapak Iriawan tersebut," tuturnya.
"Lalu jika pak Mendagri enggak berkenan melakukan koreksi kebijakan maka kami akan menyarankan kepada pak Jokowi agar memberhentikan Mendagri karena menurut kami tidak mematuhi dua undang-undang tersebut," ujar Habiburokhman.
Gerindra sendiri tak ingin berprasangka buruk jika pengangkatan Iriawan untuk memuluskan langkah salah satu paslon di Pilgub Jawa Barat 2018.
"Kami gak mau suudzon kesana, tapi kami bicara aspek legal formal apa yang tidak sesuai dengan aspek legal formal menurut kami tidak akan legitimate. Jadi hasil Pilgub Jawa Barat tidak akan legitimate kalau tidak dilakukan koreksi kebijakan tersebut," tandas Habiburokhman.
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pernah menyatakan bahwa usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar jenderal polisi menjadi penjabat (Pj) Gubernur merupakan bentuk maladministrasi alias menyalahi aturan. Hal ini dinilai membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk berpolitik.
"Mendagri sedang memberikan kesempatan kepada polisi untuk berpolitik," kata komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy, di kantor ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaGanjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejumlah Menteri Jokowi Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara
Ganjar mengaku tidak terlalu mempermasalahkan sikap menteri Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar Kritik Penghargaan Jenderal Bintang 4 Prabowo: Sulit Dibantah Dukungan Jokowi di Pilpres 2024
Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud Jaleswari Pramodhawardani menyoroti penghargaan pangkat Jenderal 4 untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok
Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi Sentil Jalan di Jateng Rusak, Segini Besaran Dana Perbaikan Era Gubernur Ganjar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir jalan rusak di Solo-Purwodadi, Jawa Tengah yang bertahun-tahun
Baca Selengkapnya