SBY teken pakta integritas, eks Napi korupsi dilarang jadi Caleg Demokrat

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan sosialisasi pengawasan pencalonan Pileg dan Pilpres 2019 dengan Partai Demokrat. Sosialiasi itu dilakukan di kediaman Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jalan Mega Kuningan Timur Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Dalam pertemuan ini, SBY dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menandatangani pakta integritas yang berisikan tidak mengusung mantan narapidana dalam Pemilu 2019. Dengan menandatangani pakta integritas, Partai Demokrat juga setuju tidak menggunakan isu SARA dalam berkampanye.

"Maka ada pakta integritas yang ditanda tangani pak Ketum dan pak Sekjen yang isinya adalah tidak mengusung, mencalonkan napi koruptor, teroris, narkoba dan napi kejahatan seksual. Dan juga kampanye tidak menggunakan isu-isu SARA," jelas Ketua Bawaslu Abhan di Rumah SBY Kuningan Jakarta Selatan.

Dalam pakta integritas itu juga disepakati bahwa dalam proses pencalonan tidak diperbolehkan money politic dan harus ada keterwakilan perempuan 30 persen. Pakta integritas itu ditandatangani oleh semua partai politik.

Sementara itu, SBY mengatakan partainya komitmen tidak mengusung mantan narapidana dalam Pemilu 2019. Dia mendukung niat Bawaslu membuat Pemilu 2019 berjalan damai dan demokratis.

"Dan pakta integritas kalau saya baca elementnya itu juga yang menjadi komitmen Partai Demokrat. Oleh karena itu, kami mendukung penuh dan berharaplah semua elemen politik di negeri ini memiliki hati dan pikiran yang sama, komitmen yang sama dengan yang diinginkan Bawaslu ataupun sesungguhnya keinginan rakyat Indonesia," ucap SBY.

Reporter: Lisza Egeham

Sumber: Liputan6.com