Sahkan angket di paripurna, Fahri Hamzah dilaporkan ke KPK

Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan dilakukan lantaran Fahri dianggap telah melakukan tindakan ilegal saat memutuskan hak angket dalam sidang paripurna yang digelar pada Jumat (28/4).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, dalam Pasal 21 UU Tipikor jelas disebutkan setiap orang yang menghalang-halangi atau mengganggu proses penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi.

"Kita melihat tindakan Fahri Hamzah dalam upaya membenarkan hak angket itu tindakan yang ilegal, karena ditujukan untuk menggangu kinerja KPK. Jadi itu masuk pasal obstruction, menghalang-halangi," kata Feri dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, (2/5).

Dikatakan Feri, atas dasar itu masyarakat sipil dan akademisi melaporkan Fahri dengan dugaan telah melakukan pelanggaran pasal 21 UU Tipikor. Bahkan, tindakan Fahri saat memimpin sidang dinilai sebagai obstruction of justice.

"Ke KPK agar KPK menganggap ini sebagai sebuah pasal obstruc. Jadi apa saja tindakan yang menghalangi penegakkan hukum itu bisa dikenakan pasal Obstrucion of justice," ujar dia.

"Dan kita menganggap tindakan Fahri yang semena-mena tidak ada musyawarah, tidak ada mekanisme voting, langsung kemudian menentukan adanya Hak Angket bagi KPK itu kemudian yang kita anggap sebagai Obstruc," timpalnya.

Feri melanjutkan, Fahri melakukan obstruction of justice atas namanya sendiri. Mengingat, PKS tidak lagi menganggap Fahri sebagai kadernya.

"Kita anggap lebih bagus kepada KPK untuk kemudian segera menciduknya ya. Karena bukan orang partai, kemudian tidak jelas statusnya memimpin parlemen Indonesia," pungkas Feri.

Sekadar informasi, pihak yang tergabung di Koalisi Masyarakat Sipil di antaranya Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemantau Legislatif (Kopel), Pusat Studi Konstitusi (Pusko) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pukat UGM dan juga Perludem.