Merdeka > News

RUU Pemilu: Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Rabu, 20 Januari 2021 06:29 Reporter : Ahda Bayhaqi
RUU Pemilu: Pilkada Digelar 2022 dan 2023 Ilustrasi Pilkada Serentak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Dalam rancangan undang-undang (RUU) Pemilihan Umum, penyelenggaraan Pilkada kembali dinormalisasi. Setelah penyelenggaraan Pilkada pada 2020, akan digelar Pilkada 2022 dan 2023.

"2020 ke 2025, 2022-2027, 2023-2028, itu saja itu normalisasi," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya saat dihubungi, Selasa (19/1).

RUU Pemilu juga memisahkan rezim Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional terdiri dari Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI. Sementara Pemilu Daerah adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali kota.

Dua Pemilu ini tidak diserentakan seperti dalam undang-undang kepemiluan yang berlaku. Yaitu Pilpres, Pileg dan Pilkada diserentakan.

"Enggak (diserentakan). Berat. Karena prosesnya yang harus kita lihat adalah kan tiga ya, aspek pemilihan itu ada peserta, pemilih, penyelenggara. Enggak mungkin hanya satu aspek," kata Willy.

Dalam draf RUU Pemilu, penyelenggaraan Pemilu Daerah sesuai RUU ini akan digelar pertama kali pada tahun 2027.

Masa jabatan kepala daerah pemilihan tahun 2020 akan habis pada 2025. Sehingga, dalam RUU ini diatur posisi yang kosong akan digantikan pejabat sementara hingga pemilihan tahun 2027.

Sementara, kepala daerah yang terpilih pada tahun 2022 dan 2023 masa jabatannya akan habis sampai terpilihnya kepala daerah pada Pemilu Daerah tahun 2027.

Kemudian, kepala daerah yang terpilih pada Pemilu Daerah 2027 masa jabatannya habis pada 2032 dan selanjutnya akan diselenggarakan pemilihan setiap lima tahun sekali. RUU Pemilu saat ini masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. [eko]

Baca juga:
RUU Pemilu: Ambang Batas Parlemen 5 Persen dan Ambang Batas Capres 20 Persen
Di Rapat Baleg, Perludem Minta Pilkada 2022 dan 2023 Tetap Digelar
PKS Sebut Pemisahan Pemilu Antara Pusat dan Daerah Seperti Negara Federal
Demokrat Tolak Pilkada Digelar Serentak dengan Pilpres 2024
Tanggapi Kritikan PSI, NasDem Sebut Revisi UU Pemilu untuk Jangka Panjang
PSI Kritik Revisi UU Pemilu, PDIP Akui Memang Terasa Berat untuk Pendatang Baru

Tanggapi Kritikan PSI, NasDem Sebut Revisi UU Pemilu untuk Jangka Panjang
Tanggapi Kritikan PSI, NasDem Sebut Revisi UU Pemilu untuk Jangka Panjang
PSI Kritik Revisi UU Pemilu, PDIP Akui Memang Terasa Berat untuk Pendatang Baru
PSI Kritik Revisi UU Pemilu, PDIP Akui Memang Terasa Berat untuk Pendatang Baru
PSI Kritik Revisi UU Pemilu, PAN Setuju Tidak Diubah Tiap Lima Tahun
PSI Kritik Revisi UU Pemilu, PAN Setuju Tidak Diubah Tiap Lima Tahun
Perludem: RUU Pemilu akan Perkuat Sistem Presidensial dan Kurangi Beban KPU
Perludem: RUU Pemilu akan Perkuat Sistem Presidensial dan Kurangi Beban KPU
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. RUU Pemilu
  3. Pilkada Serentak
  4. Ragam Konten
  5. Revisi UU Pemilu
  6. UU Pemilu
  7. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Berniat Keluar Grup WA Tapi Takut Ketahuan, Coba Cara Ini Dijamin Berhasil
image

Cerita di Balik Kesuksesan Putri Ariani di AGT 2023, Ayahnya Sampai Berhenti Kerja
image

Ternyata Ini Penyebab Dana Investor Selalu Singgah di Singapura Sebelum ke Indonesia
image

Viral di 2019, Kasus JusticeforAudrey Diperbincangkan Lagi Karena TikTok Wanita Ini

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi