DPR Dorong Tunjangan dan Sarana Prasarana untuk Petugas Imigrasi Perbatasan, Jaga Kedaulatan Negara

Anggota DPR RI Komisi XIII Franciscus Maria Agustinus Sibarani mendorong pemberian tunjangan serta peningkatan sarana dan prasarana bagi para petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Desakan ini disampaikan Sibarani saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat pada Minggu (12/4). Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan memastikan kepastian hukum di wilayah perbatasan.

Sibarani menyoroti beratnya tantangan pengawasan keimigrasian, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis sulit. Menurutnya, dukungan sarana-prasarana dan tunjangan terhadap petugas di area perbatasan harus menjadi prioritas utama. Hal ini krusial mengingat lalu lintas orang yang terus meningkat belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai di lapangan.

Peningkatan kapasitas pengawasan menjadi sangat penting untuk mengimbangi lonjakan arus lalu lintas orang di perbatasan. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah agar para petugas dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Dukungan yang memadai akan memperkuat peran Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Tantangan Berat Pengawasan Imigrasi di Perbatasan

Panjang perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia mencapai lebih dari 1.000 kilometer, menjadi tantangan tersendiri bagi petugas Imigrasi. Untuk menjangkau sejumlah titik pengawasan, petugas harus menempuh perjalanan berjam-jam. Medan yang dilalui sangat berat, meliputi jalan berbatu, kawasan berlumpur, hutan lebat, hingga jalur sungai yang sulit.

Kondisi geografis yang ekstrem ini bukan merupakan situasi yang mudah bagi para petugas di lapangan. Risiko kerja sangat tinggi, sementara akses menuju lokasi-lokasi tersebut masih sangat terbatas. Beban pengawasan yang tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia menjadi perhatian utama Komisi XIII DPR RI.

Meningkatnya arus lalu lintas orang di perbatasan belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai. Hal ini menimbulkan celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengawasan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

Keterbatasan Infrastruktur dan Efektivitas Pengawasan

Selain kondisi geografis yang menantang, Sibarani juga menyoroti keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah titik perbatasan. Fasilitas seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi masih sangat minim. Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas kinerja pengawasan para petugas Imigrasi.

Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, beban pengawasan di lapangan menjadi tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Petugas kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara optimal, terutama dalam hal koordinasi dan pelaporan. Keterbatasan ini menghambat upaya pengawasan yang efektif dan komprehensif.

Dukungan infrastruktur dasar yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional pengawasan keimigrasian. Peningkatan fasilitas ini akan membantu petugas bekerja lebih efisien dan aman. Dengan demikian, efektivitas pengawasan perbatasan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Prioritas Peningkatan Tunjangan dan Perlindungan Petugas

Melihat berbagai tantangan tersebut, Sibarani mendorong penguatan dukungan terhadap petugas Imigrasi di perbatasan. Dukungan ini mencakup peningkatan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama agar petugas semakin profesional.

Pemberian tunjangan kinerja yang layak dan perlindungan risiko kerja juga menjadi prioritas yang ditekankan. Petugas di perbatasan menghadapi tantangan jauh lebih berat dibandingkan dengan petugas di wilayah lain. Oleh karena itu, dukungan negara harus sebanding dengan risiko tinggi yang mereka hadapi setiap hari.

Dukungan komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan moral dan motivasi para petugas Imigrasi. Dengan fasilitas yang lebih baik, tunjangan yang memadai, dan perlindungan yang jelas, mereka dapat fokus menjalankan tugas negara. Penguatan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan perbatasan Indonesia.

Sumber: AntaraNews