PKB Kalteng Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Tengah (Kalteng) baru-baru ini menegaskan komitmen kuatnya untuk mendukung penuh pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalteng. Komitmen ini juga bertujuan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui sinergi yang erat.

Ketua DPW PKB Kalteng, Rahmanto Muhidin, menyampaikan hal tersebut di Palangka Raya pada Senin, 16 Februari 2026. Ia menekankan bahwa PKB didirikan dengan tujuan utama memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Partai ini juga mengedepankan keadilan sosial serta persatuan bangsa sebagai landasan geraknya.

Kehadiran PKB di Kalteng melalui 40 anggota DPRD, terdiri dari 4 di tingkat provinsi serta 36 di tingkat kabupaten/kota, menunjukkan peran aktif partai. Para kader ini memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan membawa manfaat nyata. Hal ini sejalan dengan program-program pemerintah provinsi yang berpihak pada masyarakat.

Nilai Kebangsaan dan Moderasi PKB Kalteng

PKB secara konsisten menjunjung tinggi politik yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh elemen masyarakat. Pendekatan pelayanan, keteladanan, serta kepeloporan menjadi pilar utama dalam setiap langkah politik partai. Hal ini mencerminkan dedikasi PKB untuk memberikan kontribusi positif.

Partai ini juga menempatkan nilai moderasi sebagai prinsip fundamental dalam berpolitik, dengan menjunjung kesetaraan tanpa membedakan suku, ras, maupun latar belakang agama. Komitmen ini menegaskan bahwa PKB adalah partai terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk umat Islam.

Rahmanto Muhidin menambahkan bahwa PKB membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dari berbagai latar belakang di Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah untuk bersama-sama membangun daerah dan bangsa. Inklusivitas ini menjadi kekuatan dalam mencapai tujuan bersama.

Politik Kehadiran dan Sinergi Pembangunan Daerah

Sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, seluruh kader partai di legislatif maupun eksekutif diwajibkan menerapkan politik kehadiran. Konsep ini berarti kader harus selalu hadir di tengah kesusahan masyarakat. Mereka juga harus memberikan solusi melalui kebijakan yang sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Rahmanto menilai bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah mengimplementasikan politik kehadiran ini melalui berbagai program. Contohnya adalah Kartu Huma Betang serta program-program sosial lain yang langsung menyentuh masyarakat membutuhkan. Sinergi ini menunjukkan keselarasan antara visi partai dan pelaksanaan program pemerintah.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengapresiasi komitmen PKB dalam mendukung program pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan partai politik. Sinergi tersebut krusial dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Agustiar berharap kader-kader PKB dapat terus hadir sebagai pelayan publik yang baik dan teladan. Mereka juga diharapkan menjadi pelopor dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di daerah. Dengan demikian, cita-cita proklamasi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dapat tercapai.

Sumber: AntaraNews