Mendagri Minta Pemda Percepat Kesiapan Lahan untuk Pembangunan Huntap Pascabencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat. Desakan ini juga mencakup kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang dipastikan "clear and clean" guna mempercepat penanganan pascabencana. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penting yang membahas pembangunan huntap di wilayah Sumatra.

Permintaan Mendagri ini disampaikan pada Jumat, 26 Desember, saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual. Rapat tersebut berlangsung dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Jakarta. "Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean," kata Tito.

Kesiapan lahan yang "clear and clean" menjadi fokus utama karena pembangunan huntap tidak mungkin dilakukan tanpa status hukum yang jelas dan kelayakan teknis. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu ribuan korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang rumahnya rusak berat atau hilang. Pemerintah berupaya keras agar seluruh korban terdampak dapat tertangani dengan baik.

Pentingnya Lahan "Clear and Clean" untuk Pembangunan Huntap

Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa lahan yang "clear and clean" adalah kunci utama percepatan pembangunan huntap. Konsep "clear and clean" ini berarti lahan harus memiliki status hukum yang jelas dan aman. Selain itu, lahan juga harus layak secara teknis untuk dibangun tanpa menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan.

Kriteria lahan "clear and clean" juga mencakup kedekatan dengan lingkungan sosial masyarakat. Ini berarti lokasi huntap harus tetap mudah diakses ke fasilitas penting seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah. Kesiapan lahan yang memenuhi standar ini akan mempercepat proses relokasi dan pemulihan kehidupan korban bencana.

Pemerintah, bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, sedang bergotong royong membangun 2.600 unit huntap. Unit-unit ini diperuntukkan bagi korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyediakan lahan yang memenuhi kriteria tersebut.

Percepatan Penanganan Pascabencana dan Peran Pemerintah Daerah

Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Mendagri menyatakan langkah serupa akan segera menyusul di Aceh dan Sumatera Barat, seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data korban. "Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” ujarnya.

Pemerintah daerah didorong untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan huntap. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah. Lahan ini bisa berasal dari pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan hunian tetap.

Selain skema gotong royong, pemerintah juga menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk unit yang jauh lebih banyak. Ini memastikan bahwa seluruh korban terdampak akan tetap tertangani, termasuk bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak ringan dan sedang. Bantuan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam pemulihan pascabencana.

Koordinasi dan Bantuan untuk Korban Bencana

Mendagri meminta para gubernur di wilayah terdampak untuk segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. Koordinasi ini penting untuk mendata korban dengan kerusakan rumah ringan dan sedang secara "by name by address". "Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tuturnya. Data ini kemudian akan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk verifikasi lebih lanjut.

Setelah verifikasi oleh BNPB, bantuan akan segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan efisien. Kecepatan dalam pendataan dan verifikasi akan sangat membantu proses pemulihan.

Rapat penting ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Kemen PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Hadir pula Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu pembangunan huntap pascabencana.

Selain itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy turut hadir. Partisipasi aktif dari pimpinan daerah ini sangat vital untuk memastikan koordinasi yang efektif di lapangan. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program pembangunan huntap.

Sumber: AntaraNews