DPR Minta Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Kayu Hanyut Saat Banjir di Sumatera

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi. Tim ini bertugas mengusut tuntas fenomena kayu-kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir. Peristiwa ini terjadi di beberapa wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini muncul menyusul viralnya rekaman video yang memperlihatkan banyaknya kayu hanyut.

Daniel Johan menekankan pentingnya penyelidikan mendalam terkait asal-usul kayu tersebut. Ia mempertanyakan alasan kayu-kayu itu bisa hanyut di tengah bencana alam yang melanda. Ini untuk memastikan apakah ada indikasi pelanggaran hukum atau praktik penebangan liar (illegal logging) yang terjadi. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap siapa saja pihak yang bertanggung jawab.

Pembentukan tim investigasi ini dianggap krusial untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat. Langkah ini juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi kejadian serupa di masa depan, terutama mengingat anomali cuaca yang semakin ekstrem.

Pentingnya Investigasi Menyeluruh Terhadap Kayu Hanyut

Daniel Johan menegaskan bahwa pembentukan tim investigasi akan membawa dampak positif yang signifikan. Tim ini tidak hanya akan menelusuri dari mana kayu-kayu tersebut berasal, tetapi juga mengidentifikasi penyebabnya. Hal ini penting untuk memahami apakah ada aktivitas penebangan liar yang berkontribusi pada bencana banjir.

“Kami mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri dari mana kayu itu, kenapa bisa hanyut di dalam bencana? Apakah ada pelanggaran? Apakah ada illegal logging (penebangan liar, red.)? Dan siapa pelakunya?” kata Daniel Johan. Pernyataan ini disampaikan kepada ANTARA di Jakarta. Ia menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan masalah ini.

Menurut Daniel, hasil investigasi yang transparan akan sangat melegakan hati masyarakat. Ini juga akan memperkuat keyakinan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan. Pemerintah perlu menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik ilegal yang merusak hutan.

Dugaan Awal dan Kebutuhan Verifikasi Lapangan

Sebelumnya, rekaman video yang beredar luas di media sosial telah memicu kekhawatiran publik. Video tersebut menampilkan sejumlah besar kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir. Banyak warganet mengaitkan fenomena ini dengan deforestasi masif di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut), Dwi Januanto Nugroho, memberikan dugaan awal terkait kasus ini. Pada 28 November 2025, ia menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut kemungkinan bekas tebangan yang sudah lapuk. Kayu-kayu ini kemudian terseret oleh derasnya aliran banjir.

Dwi Januanto juga menduga bahwa sebagian besar kayu berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Kayu-kayu ini kemungkinan berada di Areal Penggunaan Lain (APL). Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemeriksaan menyeluruh tetap diperlukan. Tim Ditjen Gakkum Kemenhut akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dugaan ini.

Pemeriksaan lapangan yang komprehensif sangat penting untuk mengidentifikasi sumber pasti kayu. Penyelidikan ini juga akan menentukan apakah ada izin resmi atau pelanggaran yang terjadi. Ini akan membantu pemerintah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Antisipasi Bencana dan Peningkatan Kepercayaan Publik

Jika tim investigasi berhasil dibentuk dan bekerja secara efektif, Daniel Johan mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi hal serupa di masa depan. Perlu ada upaya pencegahan yang lebih serius terhadap praktik ilegal logging. Ini mengingat anomali cuaca yang diperkirakan akan semakin kuat dan intens.

Daniel Johan memandang bahwa kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi situasi ini akan berakibat fatal. Bencana alam yang terjadi di masa depan berpotensi menghancurkan wilayah yang terdampak secara lebih parah. Oleh karena itu, langkah proaktif sangat dibutuhkan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat signifikan jika investigasi ini dilakukan secara transparan dan tuntas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penebangan liar adalah kunci utama.

Sumber: AntaraNews