Sejak Tahun 2000 sudah Tersandung Kasus, Ini Deretan Kontroversi Djan Faridz

Nama Djan Faridz kembali menjadi perbincangan publik setelah rumahnya yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada malam Rabu, 22 Januari 2025. Penggeledahan ini dilakukan sehubungan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Harun Masiku, yang hingga saat ini masih dalam status buron internasional.

Djan Faridz merupakan seorang politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Meskipun telah dikenal luas oleh masyarakat, kariernya tidak lepas dari berbagai kontroversi yang menyertainya.

Rekam jejak Djan Faridz mencakup perjalanan politik yang panjang, namun juga dilengkapi dengan kisah bisnis yang seringkali menuai kritik. Ia terlibat dalam proyek renovasi pasar Tanah Abang dan pengelolaan Buddha Bar, yang keduanya sempat menimbulkan protes dari masyarakat, terutama umat Buddha. Selain itu, adanya dualisme kepemimpinan dalam tubuh PPP semakin memperburuk citranya, menjadikannya sosok yang kerap terjebak dalam konflik internal partai.

Mulai dari tudingan korupsi pada awal 2000-an hingga kritik tajam terhadap mantan Menteri Agama Lukmah Hakim Saifuddin terkait toleransi Ramadan, nama Djan Faridz tampaknya selalu berada dalam lingkaran kontroversi. Dirangkum Merdeka.com dari berbagai sumber pada Kamis (23/1/2025), berikut sederet kontroversial Djan Faridz.

Tudingan Korupsi di Awal 2000-an

Pada tahun 2000, Djan Faridz tercatat dalam laporan yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan tenaga listrik. Meskipun tuduhan tersebut tidak berlanjut ke jalur hukum, insiden ini menjadi awal dari berbagai kontroversi yang melibatkan dirinya.

Selang waktu tidak lama, pada tahun 2004, ia kembali terlibat dalam perdebatan mengenai renovasi pasar tekstil Tanah Abang. Keputusan yang diambilnya saat itu dianggap kontroversial karena dinilai merugikan sejumlah pedagang kecil. Namun, Djan Faridz membantah semua tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa proyek yang dilaksanakan bertujuan untuk memodernisasi pasar tradisional.

Kasus Buddha Bar dan Polemik Simbol Agama

Pada tahun 2009, Djan Faridz kembali menarik perhatian publik ketika pengelolaan tempat hiburan miliknya, Buddha Bar, memicu protes besar dari umat Buddha. Tempat hiburan tersebut dianggap telah melecehkan simbol-simbol yang berkaitan dengan agama Buddha, sehingga menyebabkan terbentuknya Forum Anti Buddha Bar (FABB).

Setelah melalui serangkaian negosiasi yang cukup panjang, Djan Faridz akhirnya sepakat untuk mengganti nama tempat hiburannya demi menjaga keharmonisan antar umat beragama. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya sensitivitas dalam penggunaan simbol-simbol agama dalam dunia bisnis hiburan.

Kritik terhadap Mantan Menteri Agama Lukman Hakim

Sebagai seorang tokoh dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz sering kali mengungkapkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Salah satu kritik yang mencolok ditujukan kepada mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang diungkapkan pada tahun 2015. Djan Faridz menilai bahwa pernyataan Lukman mengenai toleransi selama bulan Ramadan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh PPP.

Kritik yang dilontarkan oleh Djan Faridz ini memicu perdebatan di masyarakat, di mana terdapat dua kubu; satu mendukung pandangan Menag, sementara yang lain menganggap pernyataannya kurang bijak.

Dualisme PPP: Konflik Kepemimpinan yang Berlarut

Djan Faridz menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 2014 setelah terpilih dalam Muktamar yang berlangsung di Jakarta. Namun, pengangkatannya menimbulkan ketegangan di internal partai karena Romahurmuziy, yang akrab disapa Rommy, juga terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar Surabaya yang dilaksanakan sebelumnya.

Ketegangan ini terus berlanjut hingga tahun 2016 ketika Kementerian Hukum dan HAM memutuskan bahwa hasil Muktamar Bandung adalah yang sah. Meskipun kalah dalam proses kasasi, kelompok Djan Faridz tetap melanjutkan perjuangan di jalur hukum, meski akhirnya harus mengakui kekalahan pada tahun 2018.

Dualisme kepemimpinan ini berdampak signifikan terhadap posisi PPP di kancah politik nasional. Akhirnya, Djan Faridz memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dan posisinya digantikan oleh Humprey Djemat. Konflik yang terjadi ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karier politiknya.

Penggeledahan Rumah oleh KPK: Kasus Harun Masiku

Pada tanggal 22 Januari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Djan Faridz. Tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan kasus suap yang berkaitan dengan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk periode 2019-2024, yang melibatkan nama Harun Masiku.

Selama penggeledahan, KPK membawa tiga koper yang berisi barang bukti yang dianggap penting. Meskipun Djan Faridz belum ditetapkan secara resmi sebagai tersangka, namanya mulai menjadi perbincangan di kalangan publik. Kasus ini semakin menarik perhatian masyarakat karena Harun Masiku, yang merupakan buronan utama, masih belum tertangkap hingga saat ini.

Tindakan KPK ini menegaskan komitmen mereka dalam menegakkan hukum terhadap kasus suap yang telah mencoreng wajah demokrasi di Indonesia. Hingga saat ini, Djan Faridz belum memberikan pernyataan resmi mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut.

Apa hubungan Djan Faridz dengan kasus Harun Masiku?

Penggeledahan rumah Djan Faridz oleh KPK diduga terkait aliran dana dalam kasus suap Harun Masiku.

Mengapa Djan Faridz kontroversial?

Djan Faridz dikenal karena keterlibatannya dalam konflik internal PPP, kasus Buddha Bar, dan tuduhan korupsi proyek listrik pada tahun 2000.

Apa hasil konflik dualisme PPP?

Konflik berakhir dengan mundurnya Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP pada 2018, yang mengakhiri dualisme kepemimpinan di partai tersebut.