Hasto Jadi Tersangka, Effendi Simbolon Sarankan Megawati Mundur dari Ketum PDIP

Mantan kader DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon prihatin dengan kasus yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Namun, dia menilai Megawati harus mundur sebagai ketua umum PDIP. 

Mundurnya Mega, sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Sebab, apa yang menimpa Hasto merupakan petaka besar bagi PDIP

 

"Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," kata Effendi di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Jakarta, Rabu (8/1).

Tak hanya itu, Effendi menerangkan, kasus yang menimpa Hasto merupakan permasalahan hukum serius.

"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan ini hukum," tegasnya.

Harus Ada Pergantian Ketua Umum

Lebih lanjut, Effeni menilai, dengan adanya kasus Hasto sudah saatnya PDIP melakukan pembaharuan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sosok sekretaris jenderal.

"Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level sekjen ya, sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini," papar dia.

"Harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi," sambung Effendi.

Saat ditanya, apakah kasus Hasto erat kaitannya dengan campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowo), Effendi pun menepisnya. 

"Enggak lah, setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia, setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada dikutak-katik itu, ini kan periode yang baru ini gitu," pungkasnya. 

PDIP Klaim Upaya Mengacak-acak Partai 

Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli menegaskan, pernyataan yang disampaikan Effendi lantaran baru bertemu dengan Jokowi. 

"Effendi Simbolon kan baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka," kata Guntur, saat dihubungi, merdeka.com, Rabu (8/1).

Sehingga, dugaan adanya pihak yang ingin mengacak-ngacak PDIP terlihat semakin jelas melalui kasus Hasto.  

"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tgl 12 Desember ada yg mau mengawut-awut (acak-acak) partai. Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada Saudara Sekjen merupakan orderan politik sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur," imbuh dia. 

Sebagai informasi, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku.

Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024. 

Kasus kedua adalah dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku.