Mardiono soal Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024: Itu Kewajiban Kepala Negara

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menilai pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe di Pilpres 2024 merupakan hal wajar. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban kepala negara untuk memastikan Pemilu berjalan baik.

"Soal cawe-cawe presiden adalah sebuah kewajiban. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang mana tentu bertanggung jawab dalam segala dinamika yang terjadi di setiap negaranya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemilihan Umum," ujar Mardiono di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Mardiono mengatakan, presiden tidak boleh melepas tanggung jawab dari masalah Pemilu. Saat cawe-cawe pun, kata Mardiono, Jokowi pasti bisa menjaga batasannya.

"Maka dari itu, cawe-cawe harus dimaknai sebagai tanggung jawab kepala negara. Seorang kepala negara. Tentu Presiden Jokowi mampu menempatkan dirinya kapan sebagai kader parpol, dan kapan beliau bertindak sebagai presiden RI," pungkasnya.

Cawe-Cawe Jokowi Untuk Minimalisir Perpecahan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan cawe-cawe di Pemilu 2024 untuk meminimalisir perpecahan.

"Kalau saya memahami yang disampaikan oleh pak Jokowi itu dalam konteks memastikan kan bahwa Pemilu itu akan berlangsung on schedule, on time, dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya ya," kata Arsul, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Kendati demikian, dia tak menampik jika istilah cawe-cawe akan menimbulkan penafsiran yang beragam. Namun, dia meminta agar masyarakat tidak khawatir dan berlebihan dalam menafsirkan pernyataan Jokowi tersebut.

"Nah ya itu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan jangan juga kemudian terlalu khawatir, terlalu lebay, karena bagaimanapun kita itu negara hukum, ada aturan. Nah sepanjang sesuatu itu tabrak aturan harus dikoreksi," ucapnya.

Ia pun sepakat alasan Jokowi untuk melakukan cawe-cawe demi kepentingan bangsa. Terlebih, guna memastikan keberlanjutan program dan pembangunan yang telah berjalan selama ini.

"Dan kenapa mesti dipersoalkan, dan saya kira bukan hanya Pak Jokowi, kami semua partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga posisinya sama. Ingin pembangunan itu bisa dilanjutkan, arah-arah kebijakan itu bisa dilanjutkan," ucap dia.

Lebih lanjut, dia menilai, sikap Jokowi yang ingin cawe-cawe tidak akan membuat koalisi yang dibangun oleh partai politik akan terpecah belah.
Sebab, tujuan partai politik membangun koalisi agar capres dan cawapres yang diusung mampu melanjutkan keberlangsungan pembangunan dan program ke depan dapat terlaksana dengan baik.

"Meskipun bisa jadi yang di koalisi pemerintahan itu punya capres atau paslon lebih dari satu, saya kira kemudian tidak akan membuat koalisi ini terpecah. Karena semuanya punya concern untuk terus melanjutkan kebijakan pembangunan yang saat ini dijalankan," imbuh Arsul.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com

Reporter Magang: Alya Nurfakhira Zahra