Megawati: Saya Tidak Pernah Mau Dibilang Oposisi Ketika Pemerintahan SBY

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, istilah koalisi tidak tepat digunakan di Indonesia. Sistem politik di Indonesia tidak mungkin membuat koalisi partai politik.

"Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerjasama boleh," katanya kepada wartawan di Seoul, Korea Selatan, Jumat (16/9).

Dia menjelaskan, Indonesia menganut sistem presidensial. Beda dengan negara barat yang memakai sistem parlementer dengan kepala pemerintahan perdana menteri.

"Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR, itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya," jelas Megawati.

Partai hendak melakukan konvensi mencari calon presiden sah dilakukan sebagai mekanisme internal partai politik. Hanya saja untuk koalisi, menurut Megawati, harus dari tingkat bawah atau pengurus partai terendah untuk berkoalisi dengan partai lain.

"Kami kan ada penghubung ke KPU, jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda,red)," jelas Presiden kelima RI ini.

Megawati menuturkan, kerjasama antar partai itu hanya kesepakatan atau sejenis memorandum of understanding (MoU).

Maka itu, Megawati mengaku di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dirinya dan PDIP tidak pernah mau dibilang sebagai oposisi. Karena tidak tepat. PDIP hanya tidak berada di kabinet.

"Jadi kalo partai A itu di bawah saja sudah kemenangan besar, di sini ada, dan juga kan pemerintahan mereka, itu kan ada yang namanya oposisi. Makanya, saya kan tak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY. Kan (saat itu) dibilang PDI Perjuangan menjadi oposisi. (Tapi itu) Ndak (tepat). Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan, tidak ada dalam kabinet," tegasnya.

Megawati berharap media masa bisa membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut. "Kalau tidak, itu menurut saya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara," tutup Megawati.