Makna Politik dan Rekonsiliasi di Balik Puan Kenakan Baju Bundo Kanduang

Ketua DPR Puan Maharani mengenakan pakaian adat Bundo Kanduang, asal Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat saat upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka, Selasa (17/8).

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai makna sombolis dari pakaian adat yang dikenakan Puan. Ketua DPP PDI Perjuangan itu dinilai ingin mengobati rasa kecewa masyarakat Sumatera Barat. Setelah sebelumnya sempat muncul pernyataan kontroversial.

"Mungkin Puan ingin mengobati rasa kekecewaan masyarakat Sumbar. Biasanya jika ada masalah itu terbayang-bayang terus, rekaman jejak kontroversi tersebut sepertinya ingin dibayar lunas dengan menggunakan pakaian adat Sumbar tersebut. Itu simbolik. Tapi punya makna," kata Ujang saat dihubungi, Selasa (17/8).

Ujang menilai langkah Puan ini efektif menyelesaikan masalah. Sebab, tidak dilakukan secara konfrontatif.

"Efektif. Menggunakan simbol untuk menyelesakan persoalan. Bukan dengan cara konfrontatif," katanya.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai langkah itu belum cukup kuat mengerek elektoral. Puan harus turun langsung, bukan hanya melalui simbol.

"Kalau konteks elektoral harus turun ke sana menyapa tokoh dan manyarakat Sumbar," kata Ujang.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjadi pembaca Teks Proklamasi dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, Selasa (17/8) di Istana Merdeka, Jakarta.

Puan mengenakan pakaian tradisional Bundo Kanduang, asal Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Mantan Menko PMK ini memakai busana Bundo Kanduang bernuansa krem, merah dan emas ini. Busana adat yang biasa disebut juga dengan Limpapeh Rumah Nan Gadang merupakan busana yang biasa dipakai oleh wanita Minang di Minangkabau, Sumatera Barat.

Untuk diketahui, Puan punya pengalaman dengan masyarakat Sumatera Barat. Ketika meminta masyarakat Sumatera Barat mendukung Pancasila.

Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya saat mengumumkan rekomendasi PDIP untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. PDIP semula memberikan dukungan untuk pasangan politikus Partai Demokrat, Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni.