Soal Teknis Pelaksanaan Muswil, Wakil Ketua DPW PAN Sumsel Sebut Ada 2 Kubu

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Selatan, berencana menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 Juli 2020 dengan menghadirkan banyak orang di satu tempat di masa pandemi Covid-19. Wakil Ketua DPW PAN Sumsel M Syarif menilai, keputusan yang diambil dalam rapat tatap muka di rumah pribadi Ketua DPW PAN Sumsel Iskandar di Kayuagung, Ogan Komerint Ilir, Mei lalu menyalahi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona. Dia telah mengajukan saran agar dilakukan secara virtual meeting namun tidak diindahkan sehingga terbentuklah kepanitiaan Muswil.

"DPP sudah mengimbau agar seluruh rapat digelar virtual, pemerintah juga berkali-kali melarang mengumpulkan banyak orang. Tapi nyatanya, tetap dilakukan, ini tidak baik karena contoh buruk bagi masyarakat," ungkap Syarif, Senin (29/6).

Ironisnya lagi, kata dia, dalam rapat diputuskan Muswil akan digelar secara terbuka di GOR Kayuagung 18 Juli 2020 dan mengundang sekitar 450 pengurus partai dan tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPP. Hal ini memicu munculnya stigma negatif dari masyarakat bahwa PAN tidak mendukung arahan pemerintah di masa pandemi.

"Sumsel masih masuk zona berbahaya Covid-19, penyebarannya berpotensi tinggi. Eh malah mau ngumpulkan banyak orang, seolah-olah kita menantang corona," kata dia.

Oleh karena itu, dia dan beberapa pengurus DPW PAN Sumsel mengajukan keberatan kepada DPP sekaligus menyodorkan kepanitiaan Muswil yang berkonsep virtual meeting. Sejauh ini belum ada keputusan pusat dan terancam batal jika tidak menemui titik terang hingga batas akhir yang ditentukan 25 Juli mendatang.

"Artinya sekarang ada dua kubu, satu minta Muswil tatap muka, satu lagi virtual karena masa pandemi. Kalau Muswil batal dan diambil alih DPP ini tidak baik bagi PAN Sumsel, artinya ada gejolak dan konflik di dalamnya," ujarnya.

"Jelas berpengaruh terhadap partai, masyarakat bisa saja alergi dan antipati, sedangkan konsolidasi partai segera dilakukan mengingat Pemilu 2024 sudah dekat," sambung dia.

Ketua Steering Committe Muswil ke-5 DPW Sumsel versi Iskandar, Abdul Aziz Kemis mengatakan, dipilihnya Kayuagung sebagai tempat penyelenggaraan Muswil karena sudah berstatus zona hijau Covid-19. Lantaran bakal dihadiri banyak orang, pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan dan perlengkapan medis lengkap di tempat acara.

"Rencana masih seperti itu, jika DPP perintah virtual kita siap virtual karena waktu rakernas kemarin virtual, kita siap. Apa saja permintaan DPP kita siap, apa yang kita kerjakan ini atas perintah DPP," ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya terus berkoordinasi dan melaporkan progres Muswil ke DPP. Dia memastikan Muswil tetap berjalan sesuai rencana.

"Memang kita harus berkonsultasi dengan DPP dan itu sudah dilakukan," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai PAN Yandri Susanto menegaskan, agenda Muswil PAN di seluruh DPW se-Indonesia sudah diatur dalam Rakernas PAN, termasuk untuk Muswil PAN Sumsel. Sejauh ini pihaknya belum menetapkan jadwal Muswil di provinsi itu.

"Intinya segala sesuatu itu bersumber dari keputusan DPP PAN, tanggal berapa, di mana, siapa formaturnya itu nanti dibahas di rapat harian DPP," tegasnya.

Disinggung soal klaim DPW PAN Sumsel yang sudah menetapkan panitia SC dan OC serta memulai pendaftaran formatur, Yendri lagi-lagi menuturkan keputusan ada di DPP.

"Tidak masalah, jika ada kelompok yang mengatakan sudah menetapkan calon formatur, nanti DPP yang memutuskan, akan kita lihat apakah tahapannya benar sesuai mekanisme atau tidak, karena DPW dan DPD itu kepanjangan tangan dari DPP. Jadi tidak bisa DPW ngatur sendiri, ada aturan mainnya," pungkasnya.