Ma'ruf Yakin soal Anggaran Tiga Kartu Sakti Baru Jokowi Tak Masalah

Ma'ruf Yakin soal Anggaran Tiga Kartu Sakti Baru Jokowi Tak Masalah. Masalah defisit yang terjadi dalam BPJS, menurut Ma'ruf, bukan pula penghalang Jokowi meluncurkan program kartu sakti. Karena kata Ketum MUI itu sudah kewajiban negara memberikan santunan kesehatan kepada masyarakat.

Oleh Ahda Bayhaqi - Reporter

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyebut anggaran bukan masalah demi mewujudkan tiga kartu sakti baru capres inkumben Joko Widodo (Jokowi). Buktinya, kata dia, Jokowi bisa menganggarkan kepada jutaan orang Indonesia , contohnya Kartu Indonesia Sehat.

"Saya kira anggarannya bisa. Nyatanya kemarin bisa. Dan kita misalnya kartu Indonesia sehat," kata Ma'ruf di kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (26/2).

Masalah defisit yang terjadi dalam BPJS, menurut Ma'ruf, bukan pula penghalang Jokowi meluncurkan program kartu sakti. Karena kata Ketum MUI itu sudah kewajiban negara memberikan santunan kesehatan kepada masyarakat.

Hanya saja dia menyarankan untuk mencari jalan keluar bersifat preventif terhadap kesehatan masyarakat. "Supaya makin sedikit, makin sedikit biaya yang ditanggung itu," imbuh Ma'ruf.

Mustasyar PBNU itu pun menjawab mengapa momentum keluar kartu sakti Jokowi saat Pilpres. Menurut Ma'ruf, tiga kartu baru itu melengkapi yang sudah ada.

"Nah kenapa itu tidak disekaliguskan, tentu karena kan harus bertahap. Pelaksanaannya tidak mudah untuk bagaimana mengaplikasikan program program itu secara lebih tepat," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi dalam pidato di acara konvensi rakyat, kembali berjanji mengeluarkan program berupa kartu-kartu. Kartu itu adalah kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.

"Saya tingkatkan keterampilan untuk pencari kerja dan Korban PHK. Untuk itu saya luncurkan kartu pra kerja," ujar Jokowi dalam pidatonya di konvensi rakyat di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2)

Program Kartu Pra Kerja bakal fokus melatih keterampilan individu dan mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja. Tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia premium yang mampu bersaing dalam dan luar negeri.

Jokowi menargetkan 500 ribu orang ikut program ini pada tahun 2019. Tahun berikutnya ditargetkan menjadi 2 juta orang peserta.

"Akan kita luncurkan untuk program vokasi, re-skilling dan up skilling bagi pekerja, yang berganti pekerjaan," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.