Capres petahana Joko Widodo akan mengangkat keberhasilan terkait penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup. Salah satunya penanganan kasus pembakaran hutan.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia, yang tergabung dalam tim ahli debat kedua, Agus Sari mengatakan rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam bidang tersebut lumayan berhasil.
"Track record penegakan hukum kasus lingkungan hidup juga lumayan berhasil," kata Agus kepada merdeka.com, Rabu (30/1). Dia juga menjelaskan Jokowi akan menyiapkan harga dan ketersediaan energi merata sebagai bahan debat.
Agus mengatakan berkat penegakan hukum tersebut, ganti rugi Rp 18 triliun dibebankan kepada perusak hutan dan lahan gambut. Dampaknya kata dia, menekan laju kerusakan hutan hingga 60 persen lebih.
"Kebakaran hutan malah berkurang hingga 90 persen, dari 2015. Masyarakat bisa bernapas lagi setelah beberapa dekade diasapi," kata mantan anggota tim transisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu.
Dia sempat menautkan berita tahun 2015 terkait penetapan tersangka pembakaran hutan untuk lahan sawit. Dalam berita itu disebut, pelaku korporasi sawit yang melakukan pembakaran, sahamnya dimiliki Saratoga yang notabene milik cawapres 02 Sandiaga Uno kala itu. Ditanya bakal angkat kasus tersebut, Agus mengatakan tak perlu karena kasus lama.
Agus menambahkan, kendati penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup baik, Jokowi tidak melakukan intervensi. Semua kasus itu berkat laporan.
"Pak Jokowi itu sangat menjunjung supremasi hukum. Tidak mau intervensi. Jadi, bila ada kasus lingkungan, biasanya beliau akan mengimbau untuk dilaporkan saja. Dibawa ke ranah hukum. Biar diselesaikan di sana," jelasnya.
Debat capres kedua akan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat itu akan berlangsung di Hotel Sultan pada 17 Februari mendatang dan disiarkan 4 stasiun TV.