Tolak komentari Puan di sidang e-KTP, Gerindra pilih fokus Pilkada 2018

Nama politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung disebut Setya Novanto menerima jatah hasil mega korupsi proyek e-KTP dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3). Politikus Gerindra Aryo Djojohadikusumo tak ingin ikut campur, namun ia menilai proses hukum harus tetap dihormati.

"Partai Gerindra hormati semua proses peradilan, kita hormati keputusan hukum pengadilan apapun hasilnya kita harus yakini bahwa itu kita harus hormati judicial di Indonesia. Saya tidak bisa berkomentar tentang kader partai lain," katanya saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).

"Jadi kalau mau tanya tentang Setnov atau Pramono Anung atau Bu Puan jadi menurut saya harus tanya teman-teman saya yang di PDIP dan Golkar," tambahnya.

Keponakan kandung Prabowo Subianto ini tak ingin berkomentar lebih jauh. Saat ini Gerindra juga tetap fokus dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018.

"Saya fokus untuk warga saya Jakarta Barat dan kepulauan seribu. Kalau kami di Gerindra fokus di pemilihan gubernur masing-masing ya. Kebetulan ada banyak yang maju dari kita di Jawa Tengah sudirman Said, Jawa Barat Sudrajat, Aswari Sulsel," ujar Aryo.

Diberitakan sebelumnya, saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3) pagi, Novanto mengungkap bahwa Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menerima aliran dana e-KTP sebesar USD 500 ribu.

"Ke Pramono Anung dan Puan Maharani USD 500 ribu," sebutnya.

Selain memberikan uang kepada dua kader PDI Perjuangan tersebut, Novanto juga menyerahkan uang kepada mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey, anggota Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng, dan Tamsil Linrung. Uang korupsi tersebut tersalur melalui Andi dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.