Soal UU MD3, Fahri sarankan Jokowi konsultasi dengan partai koalisi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan konsultasi dengan partai pendukungnya. Hal itu ia ungkapkan setelah Jokowi melakukan pertemuan dengan beberapa ahli hukum tata negara di Istana untuk meminta pendapat soal Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

"Presiden dari pada dia mendengar pakar lebih baik dia dengar partai-partai pendukungnya atau atau pimpinan DPR setahu saya kami ini ada dua surat konsultasi ke Istana enggak dijawab," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/3).

Menurutnya, komunikasi internal presiden tidak berjalan dengan baik. Padahal, kata dia, presiden harus menjalin komunikasi yang baik.

"Tapi Istana itu harus punya struktur komunikasi yang benar. Masa enggak paham MD3 terus ngundang pakar padahal partai-partai pendukungnya ada di situ semua," ujarnya.

"Apa partai-partai pendukung enggak bisa menjelaskan pada presiden jadi ini kacau nih pengelolaan komunikasi presiden yang kacau. Mau gimana dia punya partai politik pendukung kok. Itu orang berdebat siang malam bertahun-tahun presiden dengar ahli, ahli apa," tutup Fahri.

Diketahui, pada 28 Februari yang lalu, Jokowi memanggil beberapa ahli hukum tata negara untuk meminta pendapat terkait Revisi UU MD3 yang belum ditandatangani dan RKUHP yang masih dalam pembahasan. Salah satu diantaranya ahli itu adalah Mahfud MD.