Kader Golkar sebaiknya fokus dengan agenda politik

Ketua DPP Bidang Organisasi dan Daerah Partai Golkar Taufik Hidayat mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap kader partai yang belum menerima kepengurusan di bawah Airlangga Hartarto. Terlebih, saat ini harusnya kader bekerja keras untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres di 2019.

"Jadi sebaiknya fokus dengan agenda politik ke depan sebagai kader," kata Taufik, Jumat (16/2).

Dia menambahkan, kepengurusan saat ini merupakan hasil proses organisasi yang panjang dan konstitusional. "Sebenarnya aspirasi yang menyangkut posisi dan kepengurusan sudah tuntas ketika sudah diumumkan disusun," tuturnya.

Padahal, lanjutnya, saat penyusunan kepengurusan sudah mengakomodir kader-kader yang dianggap berprestasi. "Harusnya kader siap ditempatkan dan diberikan peran apa saja," tuturnya.

Sebelumnya, DPP Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto telah mendapat pengesahan legal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk Fredrich Paulus mengatakan, pengesahan itu dikeluarkan Kemenkum HAM pada Rabu (24/1).

"Alhamdulillah kemarin Kemenkum HAM telah mengesahkan," ujarnya di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (25/1).

Dengan disahkan kepengurusan baru hasil Munaslub Jakarta pada 20 Desember lalu, Lodewijk yakin Golkar siap melangkah ke pertarungan politik 2018. Golkar juga sudah siap berkompetisi dengan partai politik lain di pesta demokrasi 2019 mendatang.

Di bulan Juni 2018 nanti, akan ada kontestasi Pilkada di 171 daerah di Tanah Air. Sedangkan di 2019 bakal ada Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Kita sudah siap melangkah ke tahun politik dan pemilihan di 2019," ujar dia.