Tak setuju penambahan kursi DPR & MPR, NasDem sebut seperti bagi-bagi kekuasaan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) fraksi NasDem Taufiqulhadi mengatakan, partainya tidak setuju dengan penambahan kursi di DPR dan MPR. Sebab, kata dia, akan tampak seperti berbagi kekuasaan di parlemen.

"Dilihat oleh masyarakat persoalan di DPR ini selalu bagi-bagi kekuasaan bagi-bagi kursi yang itu sebenarnya tidak ada maknanya lagi. Misalnya kita melanjutkan penambahan satu pimpinan tersebut saya ingin menanyakan untuk apa penambahan pimpinan DPR," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Menurutnya, penambahan kursi di parlemen akan tidak terlalu diperlukan karena saat ini kinerja DPR juga tidak terganggu. Terlebih lagi dalam hal pengambilan keputusan juga harus dilakukan dengan jumlah pemimpin yang ganjil.

"Seharusnya selalu secara konvensional itu pimpinan itu adalah ganjil karena itu persoalan untuk mengambil keputusan jangan stak," ujarnya.

Dia membandingkan dengan kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang seharusnya ditempati NasDem. Namun NasDem tidak mengambil hak itu.

"Menurut saya coba lihat kami dari NasDem dari NasDem itu kami memiliki hak untuk kepemimpinan di AKD tetapi kami tidak ambil kenapa karena sama saja kaya kita membawa kursi dari rumah kita sendiri dan sekedar untuk menunjukkan sudah ada kepemimpinan di sini," tandasnya.

Saat ini, DPR memang sepakat menambahkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR untuk PDIP yang notabene adalah partai pemenang pemilu 2014. Sedangkan jika ada ada penambahan lebih dari satu kursi seperti di MPR, maka posisi itu untuk PKB dan Gerindra.

"Gerindra sama PKB (yang mungkin bisa kursi MPR)," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).