Pilgub DKI, NU jangan diseret-seret ke kepentingan politik praktis

Cagub DKI nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Minggu (5/2) lalu, memenuhi undangan istigasah kebangsaan warga NU DKI Jakarta, yang diselenggarakan Ketua Umum PPP Djan Faridz. Hal itu lantas menuai polemik karena PWNU DKI menyatakan acara tersebut tanpa sepengetahuan mereka.Selain PWNU DKI, istigasah yang ramai dihadiri warga itu juga dipersoalkan oleh PW GP Ansor DKI. Acara tersebut dinilai mencatut nama NU dan mengklaim Nahdliyin Jakarta.Intelektual muda NU Zuhairi Misrawi menilai, NU telah menjadi magnet perebutan para cagub cawagub DKI. Hal ini menyebabkan NU berada dalam arus politisasi yang dapat mengancam khittah NU.Dia menilai, PWNU DKI mestinya menjadi penjaga khittah NU agar tidak terbawa arus kepentingan politik salah satu kandidat."Ketika PWNU hanya menerima pasangan AHY-Silvy di kantor PWNU DKI, sementara tidak menerima kandidat yang lain, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa PWNU DKI telah berpihak terhadap salah satu calon tertentu. Idealnya, PWNU DKI memanggil semua calon sembari mengingatkan agar seluruh calon berkompetisi secara sehat serta membawa kemaslahatan bagi seluruh warga DKI," katanya, Selasa (7/2).Menurutnya, belakangan muncul beberapa pihak yang mengklaim NU telah mendukung pasangan AHY-Silvy. Namun PWNU DKI tidak menindak tegas oknum tersebut sembari menegaskan netralitas PWNU DKI."Hal ini sangat disayangkan karena PWNU tidak mengambil langkah-langkah tegas terhadap implementasi khittah NU 1926," katanya."Sejatinya NU tidak diseret-seret ke dalam tarikan dan kubangan kepentingan politik praktis. Biarkan warga NU menentukan pilihan sesuai hati nuraninya, karena sebenarnya warga NU sudah mempunyai pilihan yang cocok bagi mereka untuk kemaslahatan DKI Jakarta," jelasnya.