Reshuffle jilid IV, PPP tak mau 'ngarep.com' dapat tambahan kursi

Jelang tutup tahun 2016, muncul kabar Presiden Joko Widodo bakal melakukan perombakan jajaran menteri Kabinet Kerja. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, reshuffle kabinet kerja adalah kewenangan dan hak prerogatif Jokowi. Menurut Arsul, Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan partai pendukung jika ingin merombak menterinya."Sampai saat ini ya memang PPP sendiri berposisi bahwa urusan reshuffle jilid selanjutnya sebagaimana jilid-jilid sebelumnya itu kan memang kewenangan Pak Jokowi. Tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Jokowi kalau mau reshuffle kemudian harus konsultasi ke partai pendukungnya termasuk kepada PPP," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/12).Namun, jika reshuffle dilakukan, PPP percaya presiden akan bersikap bijak dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi nasional. "Cuma kita meyakini bahwa Presiden akan secara bijak ketika memutuskan reshuffle akan mempertimbangkan keseimbangan politik dari semuanya," ujarnya. Anggota Komisi III DPR ini mengaku tak mau ikut campur dengan urusan reshuffle jilid IV ini. Arsul menegaskan, tidak masalah jatah kursi PPP ditambah atau dikurangi. "Apakah ada penambahan kursi itu namanya ngarep.com," tegas Arsul. Arsul enggan berkomentar apakah faktor yang memicu wacana perombakan itu lantaran Jokowi tidak puas dengan kinerja sejumlah menterinya. Ditambahkannya, evaluasi kinerja menteri menjadi domain presiden bukan partai pendukung. "Wah itu harus ditanya ke Pak Presiden dong masa saya yang jawab kan Presiden yang tidak puas. Saya kira begini lah, menteri itu karena menteri itu sub koordinasi Presiden itu memang dievaluasi oleh Presiden. Sebagaimana juga kita dimana pun kan selalu dievaluasi atasan kita," pungkas Arsul.