Dewanti Rumpoko yakin banyak pelanggaran di Pilkada Kabupaten Malang

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Malang mengaku telah mengantongi data-data kecurangan Pilkada 9 Desember lalu. Pengusung pasangan calon nomor urut 1, Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi memastikan akan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat."Kita punya data banyak terkait money politics, pelanggaran infrastruktur Pemilu, pelanggaran petugas pemilu. Juga lain-lain yang terjadi di lapangan, sampai saat ini kita sudah bisa inventarisir," ungkap Sri Untari di Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Kamis (10/12) malam.Angka selisih suara sekitar 5 persen, kata Untari, menunjukkan ruang kemenangan jika pilkada dilaksanakan secara benar. Namun kenyataannya pemilu telah berjalan penuh kecurangan."Kalau pilkada sejak awal dilaksanakan dengan objektif, jujur dan adil, tidak menutup kemungkinan pasangan nomor 2 yang menang," katanya.Kata Untari, pelanggaran dilakukan oleh petahana sejak awal. APBD sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan petahana untuk memenangkan Pilkada."Kita sudah menengarai itu, ada banyak (kecurangan), maka hari ini kita kalah," tegasnya.Tetapi walaupun kalah, Untari mengaku kalah secara terhormat. Karena hanya berkoalisi dengan rakyat. Rakyat telah memercayakan suaranya hanya kepada PDI Perjuangan.Melalui para relawannya yang bekerja keras di lapangan. Partainya mendapatkan 501.362 suara atau 43,79 persen dengan suara masuk 95 persen."Suara PDIP di Pileg sekitar 355 ribu, kalau sekarang ada 501 ribu berarti bertambah 200 ribu," tegasnya.Sekian kecurangan telah berhasil dikumpulkan PDI Perjuangan (PDI P) Kabupaten Malang, selaku pengusung pasangan calon nomor 2, Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi. Pelanggaran itu dilakukan oleh para penyelenggara Pilkada."KPPS bagi-bagi duit, Kepala Desa bagi-bagi sarung ada uangnya, Panwas lari saat dilapori," ungkap Sri Untari di Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Kamis (10/12).Kata Untari, penyebab kalah suara pasangan nomor urut 2 dari petahana karena penyelenggaraan Pemilu yang tidak fair."Penyelenggara pemilu tidak objektif dalam memberikan pelayanan pada pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 saja yang sangat diperhatikan dan sangat dilindungi. Itu kritik keras dari PDIP," katanya.Karena setiap kali, paslon nomor 2 melakukan kegiatan, perangkat pemilu selalu berlebihan memberikan perlakuan. Tetapi giliran sebaliknya, pasangan nomor 1, aman-aman saja."Masak orang di masjid sedang sembahyang saja mobilnya disuruh keluar, orang pakai celana cokelat dikira PNS suruh nyopot, ini apa-apaan, panwasnya itu," katanya.Berlebihan pada paslon 2, tetapi sangat lunak pada paslon nomor 1. Pola itu dilakukan secara sistematis dan masif."Bolehlah yang namanya berpihak, tapi jangan keterlaluan, ini sunguh-sunguh tidak mendidik masyarakat. KPU tidak objektif, panwas tidak objektif berpihak pada yang memerintah. Walaupun pemerintahnya sudah selesai," katanya.Hitung sementara PDI P, Kamis (10/12) dengan suara masuk sudah 95,33 persen per pukul 15.00 WIB. Pasangan Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi kalah unggung sekitar 5 persen oleh pasangan nomor 1, Rendra Kresna dan HM Sanusi.Pasangan Dewanti Rumpoko dan Masrifah Hadi mendapatkan 501.362 suara atau 43,79 persen. Suara pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan itu kalah unggul dari pasangan nomor 1, Rendra Kresna dan HM Sanusi yang mendapatkan 573.538 suara atau 50,10 persen.Disusul pasangan nomor urut 3, Nurcholis-M Mufidz yang mendapat 44.493 suara atau 3,89 persen. Selain itu juga tercatat jumlah angka golput sebanyak 802,931 suara atau 41.22 persen. Sedangkan suara tidak sah sebanyak 25.420 suara atau 2.22 persen.