Awalnya mendukung, fraksi di DPR kini tolak 7 proyek Rp 2,7 triliun

Badan Anggaran DPR masih berupaya 'merayu' pemerintah agar 7 proyek termasuk gedung baru bisa dimasukkan dalam RAPBN 2016. Mereka berharap, dana awal pembangunan sebesar Rp 700 miliar bisa dicairkan untuk tahun depan. Namun, kini beberapa fraksi mulai bersikap realistis melihat kondisi krisis dengan anjloknya nilai tukar rupiah. Beberapa fraksi mulai berubah sikap dari yang meminta penundaan sampai menghentikan proyek tersebut.Beberapa waktu lalu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono menegaskan semua fraksi di parlemen mendukung proyek pembangunan gedung baru. "Saya kira ini prosesnya berjalan seperti biasa membangun gedung pemerintahan dan itu prosesnya sama," ujar Roem Kono, Rabu (19/8).Di kesempatan berbeda, Roem menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan 7 proyek DPR walaupun telah menuai kecaman dari berbagai pihak. Untuk tahap awal, pembangunan diprioritaskan untuk ruangan kerja anggota DPR beserta ruangan para staf ahli. "Saya kira kebutuhan ruangan pasti, ruangan sekarang tidak cukup. Ya harus membangun dong. Kalau tidak membangun gimana menambah ruangan?" kata Roem Kono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).Lagipula, kata dia, gedung DPR yang hanya diisi oleh 10 fraksi saja sudah tak nyaman dan terhitung sempit. Sehingga, apabila nantinya pada pemilu mendatang ada fraksi baru yang berhasil duduk di DPR, tentunya membuat gedung semakin tak nyaman untuk digunakan.Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan 7 proyek pembangunan termasuk gedung baru bukanlah sebuah proyek besar. Namun, pembangunan tersebut hanyalah sebuah proyek kecil dikarenakan hanya membangun satu gedung yang terdiri dari 7 tahapan."Yang dimaksud itu kan tujuh tahapan. Bukan tujuh gedung. Yang kita perlukan satu gedung saja. Satu itu termasuk ruang untuk kerja anggota. Ini proyek kecil. Yang saya kira hanya kebutuhan internal. Kalau mau dikaji, dikaji saja. Tidak ada masalah. Tinggal sejauh mana tadi keperluannya," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).Fadli juga menyatakan anggaran 7 proyek yang disebut-sebut sebesar Rp 1,6 triliun bukan merupakan angka yang final. Apalagi, kata dia, pembangunan 7 proyek tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian BUMN. "Saya kira belum. Kalau saya melihatnya angkanya di bawah itu. Nanti ada ahli-ahli yang menentukan," ujarnya.Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sesungguhnya gedung DPR memang tak layak pakai. "Yang lain juga bikin gedung, tuh tinggi. KPK bikin gedung, kompleks sendiri malah, BPK itu lihat dia malah bikin dua Tower, bahkan BPK DKI bikin gedung itu tinggi sekali. Diorama segala macam, semua bikin. Kenapa kita dianggap ada yang aneh," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8)

Sikap fraksi berubah.

Namun sikap sejumlah fraksi yang sebelumnya mendukung proyek itu malah berubah. Fraksi Partai Demokrat berharap agar pimpinan DPR tak terlalu ngotot segera mewujudkan tujuh proyek pembangunan DPR. Pasalnya, di tengah perekonomian yang sedang memburuk seperti ini, ada baiknya pembangunan tujuh proyek ditunda sementara waktu."Penundaan atau menetapkan skala prioritas secara bertahap, mungkin bisa menjadi bagian yang bisa dipertimbangkan," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi, Rabu (26/8).Dia berharap agar pimpinan DPR bisa berpikir jernih bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami ancaman krisis. "Kami meyakini DPR akan memilih kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan. Nasib bangsa dan rakyat tentu akan menjadi pilihan yang tidak mungkin bisa dihadapkan dengan kepentingan yang lainnya," harapnya.Hal senada diucapkan Sekretaris Fraksi Hanura DPR Dadang Rusdiana yang menyatakan, ada baiknya 7 proyek tersebut ditunda mengingat terjadinya penolakan di mana-mana. "Kalau rakyat menolak ya ditunda. Ya kalau resistensi masyarakat tinggi. Baiknya enggak usah dilakukan dulu," kata Dadang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8)."Gedung anggota DPR memang sempit dibanding kantor kepala dinas kabupaten pun kita masih terlalu sempit. Tetapi itulah, sebagai anggota DPR kita harus respons apa yang dikatakan oleh rakyat," tutur dia.Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani menyatakan pihaknya tidak menyetujui 7 proyek pembangunan DPR. Dia menyarankan ada baiknya anggaran tersebut dialihkan ke sektor-sektor produksi yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi saat ini."Akan lebih baik kucuran dana pembangunan gedung yang sebesar Rp 2,7 triliun itu dimasukkan ke sektor-sektor produksi yang bisa merangsang tenaga kerja dan lain-lainnya," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).Anggota Komisi I DPR ini meminta pimpinan DPR maupun Badan Anggaran berpikir ulang dengan rencana ini. Walaupun kata dia, rencana 7 proyek tersebut memang sudah sesuai dengan UU protokol untuk memfasilitasi kinerja para anggota dewan."Satu sisi ini memang sudah menjadi kebutuhan untuk merevitalisasi komplek parlemen yang akan dimodernisasi. Akan tetapi, masalahnya kebutuhan dengan dana yang sangat besar itu, kalau dilakukan dalam kondisi perekonomian negara yang kurang fit itu akan menimbulkan perasaan yang sensitif di lembaga dengan persoalan yang sedang menghinggapi problem di negara kita," ujarnya.Bagi Fraksi Gerindra, lanjut dia, gedung yang ada saat ini saja sudah cukup untuk dipakai bekerja. Sehingga, ia lagi-lagi menegaskan ada baiknya lebih fokus memikirkan ancaman krisis ekonomi saat ini ketimbang sibuk memikirkan 7 proyek tersebut."Tidak ada masalah dengan gedung sekarang ini, dalam arti kita juga harus tahu kondisi keuangan negara sedang sempoyongan," tandasnya.Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto juga bersikap serupa. "Ya kalau dipaksakan akan tidak baik. Menjadi beban APBN," kata Yandri saat dihubungi, Rabu (26/8). Yandri juga berharap agar DPR dapat melakukan kajian ulang terhadap 7 proyek tersebut. Sehingga, dapat diketahui, apakah memang pembangunan tersebut sudah sangat mendesak. "Atau mungkin utamakan prioritas yang mana yang tak membuat rakyat tersakiti," tuturnya. Anggota Komisi II DPR ini mengakui memang ruangan kerjanya terbilang sempit. Oleh sebab itu, ada baiknya mengutamakan renovasi hanya di ruangan kerja ketimbang membangun 7 proyek. "Ada baiknya ruang yang sekarang dimaksimalkan, direnovasi," tandasnya.