Kader PDIP Effendi Simbolon malah dukung hak angket Menkum HAM

Keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono berbuntut panjang. Kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang tak terima atas putusan Menkum HAM tak mau tinggal diam.Sejumlah cara ditempuh kubu Ical sebagai tanda ketidakpuasannya kepada Menkum HAM. Salah satunya adalah berencana menggulirkan Hak Angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly.Rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi pendukung Prabowo-Hatta saat Pilpres lalu itu menilai Menkum HAM Yasonna sudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengintervensi internal parpol.Rencananya, setelah masa reses usai, pengumpulan tanda tangan anggota DPR akan dilakukan. Parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pun tak tinggal diam.Mereka membela langkah yang dilakukan Menkum HAM sudah benar dan sesuai undang-undang. Selain itu, keputusan tersebut sesuai hasil dari sidang Mahkamah Partai Golkar.Namun, berbeda dengan rekan-rekannya yang lain, Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon justru mendukung KMP mengajukan hak angket untuk Menkum HAM. Kenapa?

"Ya, mendukung. Silakan saja, itu kan hak masing-masing anggota Dewan. Kalau memang dirasa perlu ya monggo, itu hak yang melekat pada setiap anggota, yang tentu menjadi hak bagi setiap anggota DPR. Kan prosesnya begitu," kata Effendi saat ditemui di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Sabtu (14/3).Effendi menolak berkomentar keputusan Menkum HAM itu hanya menguntungkan salah satu pihak di internal tubuh Golkar. Namun, dia mengritik Menkum HAM Yasonna agar bisa menahan diri untuk tidak ikut campur urusan internal Partai Golkar.Effendi berharap Menkum HAM bisa bersikap lebih dewasa dalam menjadi penengah yang objektif di kisruh Golkar ini."Saya nggak ingin melihat begitu ya, itu menguntungkan siapa atau siapa. Walaupun saya bisa merasakan, Menkum HAM harus lebih arif menarik diri untuk tidak ikut dalam chemistry dari salah satu pihak itu ya," kata Effendi."Harus ada pemisahan, karena kan bisa dalam seminggu dilakukan mediasi dulu dari satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi tidak dalam posisi hanya memberi pengesahan atas dasar keputusan Mahkamah Partai, yang keputusannya kan juga tidak ada untuk memutuskan pemenangan kemana ya. Mudah-mudahan Laoly lebih dewasa," pungkasnya.Beda pendapat yang ditunjukan Effendi Simbolon atas pemerintahan Jokowi-JK bukan kali ini saja terjadi. Dia kerap kali mengritik habis pemerintahan Jokowi-JK. Padahal, Effendi adalah kader PDIP yang notabene parpol pendukung Jokowi. Kok bisa?

Saat Jokowi-JK menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu, Effendi tidak setuju dan melontarkan kritikan keras kepada Jokowi-JK. Menurutnya, menaikkan BBM justru menyengsarakan rakyat, bukan jadi solusi pembenahan negara. Dia bahkan siap dipecat dari PDIP karena menolak kebijakan ini. "Saya kan cuma outsourcing di PDI Perjuangan. Kapan di-hire kapan dipecat. Anytime, bisa putus hubungan kerja. Bagi saya, yang penting anak-anak saya tidak akan dipermalukan oleh ayahnya," kata dia.Selain menyesalkan langkah Jokowi-JK menaikkan harga BBM, Effendi juga menyebut Indonesia semakin liberal di bawah kepemimpinan duet pemenangan Pilpres 2014 itu. Karenanya dia mengaku kecewa kepada Jokowi-JK."Saya menangis. Begitu sombongnya pemerintah tidak berempati kepada nasib rakyat Indonesia. Jadi sangat liberal negeri kita. Jauh panggang dari api. Kalau kabinet ini bukan presidennya dari PDI Perjuangan, bagi saya mungkin biasa aja ya. Tapi ternyata... Saya kecewa," imbuhnya.Saking kesalnya dengan sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, Effendi bahkan menyebut jika SBY lebih baik memimpin negeri ketimbang presiden yang didukung partainya itu. Khususnya soal penanganan Jokowi terhadap kisruh KPK vs Polri yang tak kunjung selesai."Saya kira ini tidak jadi pertimbangan dalam memutuskan atau melantik, jauh sekali beda saat pemerintahan SBY yang bisa memberdayakan aparatur. Enggak bisa pengalaman dibeli instan, maka ke depan harus memilih pemimpin yang punya track record," tegas Effendi yang juga anggota Komisi I DPR ini.