Golkar harus bersatu demi hadapi Pilkada serentak tahun depan

Kader Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengatakan, pemerintah sangat sulit keluar dari dilema dua kubu dalam Golkar ini. Sehingga dia menilai, pemerintah akhirnya memutuskan penyelesaian konflik itu dikembalikan kepada internal Partai Golkar.Mantan Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 itu berkeyakinan upaya islah dan rekonsiliasi merupakan langkah yang seharusnya segera diambil sebelum masalah di antara 2 kubu ini semakin memblunder seperti beberapa waktu lalu."Hari ini Kemenkum HAM secara resmi mengembalikan surat permohonan pengesahan kepada dua DPP Golkar, hasil munas di Bali dan Jakarta. Mereka memandang bahwa persoalan kepartaian ini harus diselesaikan secara internal, sebelum meminta dilegalkan oleh Kemenkum HAM. Saya memandang bahwa sikap pemerintah ini cukup baik, dalam pengertian bahwa mereka tidak ingin masuk terlalu dalam ke konflik internal partai Golkar," kata Hajriyanto di sebuah rumah makan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (16/12)."Dari awal saya mengatakan berkali-kali, rekonsiliasi itu adalah satu-satunya jalan terbaik, karena konflik itu memang sangat memalukan Golkar. Sebagai salah satu partai terbesar dan tertua, serta partai yang berpengalaman sejak dulu, harusnya memang Golkar itu sudah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang kompeten di internal partainya," katanya menambahkan.Hajriyanto mengatakan, urgensitas sejumlah agenda besar nasional yang harus dihadapi Golkar pada 2015 mendatang, menuntut kesolidan partai tersebut dalam berkoordinasi dengan seluruh DPD, demi menghadapi Pilkada serentak tahun depan. Maka, dirinya beranggapan bahwa sesulit apapun proses untuk melakukan islah dan rekonsiliasi antar dua kubu tersebut merupakan sebuah tantangan."Rekonsiliasi adalah keniscayaan. Satu-satunya hal yang mungkin adalah mengadakan Munas bersama. Jadi yang harus dipahami adalah islah itu menjadi sebuah jalan tengah, di mana masing-masing kubu tidak boleh merasa paling berhak atas legalitas Munasnya tersebut. Makan jalan yang paling tepat adalah Munas Rekonsiliasi," kata Hajriyanto."Para pihak yang telah berseteru dan memecah Partai Golkar ini, harus mengingat bahwa ada sekitar 245 DPD yang akan mengadakan Pilkada serentak di tahun mendatang. Hal ini memerlukan sumber daya yang cukup, dalam mengawal proses yang ada di seluruh daerah. Manajemen dalam menghadapi momen Pilkada ini, memerlukan kondisi internal partai yang sungguh-sungguh solid dan kooperatif," pungkasnya.