Somasi Loyalis Bamsoet ke Airlangga Dinilai Salah Alamat
Somasi Loyalis Bamsoet ke Airlangga Dinilai Salah Alamat. Ace menyebut, bahwa kantor beringin bisa digunakan oleh siapapun. Tetapi, ada aturan dan mekanismenya.
Somasi Loyalis Bamsoet ke Airlangga Dinilai Salah Alamat. Ace menyebut, bahwa kantor beringin bisa digunakan oleh siapapun. Tetapi, ada aturan dan mekanismenya.
Politikus sekaligus Pengurus DPP Partai Golkar Mirwan Bz Vauly menuturkan mekanisme pelaksanaan rapat pleno telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) partai. Dia menyesalkan jika niat rapat pleno partai justru dianggap niat buruk bagi pihak Ketua Umum Airlangga Hartanto.
Ketua Umum (Ketum) Angkat Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana mengecam aksi Wakil Ketua Umum AMPG Nofel Hilabi menggembok Kantor DPP Golkar pada Minggu (25/8) dini hari. Menurut Ilham, tindakan wakilnya tersebut telah melanggar hukum.
Dia menyatakan sudah seharusnya dirinya diperhitungkan dalam memperebutkan tongkat komando partai beringin.
Ini bukti masih ada permasalahan dalam Golkar.
"Saya dan Ical tidak mau maju lagi," kata Agung.
Kehadiran Wapres Jusuf Kalla (JK) dan tiga menteri di Rapimnas Golkar diklaim menambah rasa nyaman oleh segenap kader.
Pasangan nomor urut 3 dan 4 yang diusung Partai Golkar itu diminta untuk didiskualifikasi dari kepesertaan Pilkada.
Menurutnya, semakin cepat konflik internal Partai Golkar diselesaikan akan semakin baik.
Agung Laksono menggelar konpers terkait surat pencabutan kepengurusan DPP Golkar versi Munas Ancol dari Kemenkumham.
Dalam aksinya, mereka menilai Menkumham tidak netral dan merusak hukum di NKRI.
Golkar hanya mengikuti di 12 Pilkada Jawa Tengah.
Perludem menyebut langkah KPU ini mengundang konflik lebih panjang.
Firman meminta KPU memprioritaskan revisi UU Pilkada ketimbang mengusulkan islah kepada Partai Golkar.
"Apa pun putusannya, saya hargai," kata Setya.
"Karena sekarang kan saya sebagai hakim mahkamah partai Golkar, dimana semua orang tahu dampak keputusan saya."
Yang terpenting, pengadilan telah memutuskan SK Menkum HAM yang mengesahkan kubu Agung bertentangan dengan UU.
"Bagi kader kubu Agung Laksono yang sadar kami siap merangkul menjadi kader partai," ujar Nurdin.