Demokrat tak yakin Kabinet Kerja Jokowi bisa langsung kerja

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengkritik komposisi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Kabinet Kerja Jokowi nantinya justru bakal sulit bekerja. Dede beralasan, salah satu kabinet Jokowi bakal sulit langsung bekerja karena ada perubahan nomenklatur yang dilakukan. Dengan demikian, lanjut dia, kabinet butuh adaptasi dan menyesuaikan dengan strukutr kementerian yang baru."Dengan perombakan kabinet ini maka konsekuensinya kabinet butuh waktu untuk adaptasi dan penyesuaian dalam hal anggaran dan administrasi serta ketatanegaraan. Ini tidak mudah dan tidak bisa cepat, energi kabinet di tahun pertama akan habis untuk penyesuaian bukan langsung kerja seperti yang diinginkan Presiden," ujar Dede dalam pesan singkatnya, Senin (37/10).Semestinya menurut Dede, Jika Jokowi ingin langsung bekerja melayani rakyat tidak perlu melakukan perombakan besar di kabinet. Mantan Wakil Gubernur Jawab Barat ini menilai, harusnya Jokowi melanjutkan saja postur kabinet Indonesia Bersatu yang diwariskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di masa sebelumnya.Sebab menurut dia, secara jumlah kementerian kabinet SBY dan Jokowi tidak jauh beda, dalam hal program pembangunan pun pemerintahan sebelumnya sudah merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan."Komitmen pembangunan pro rakyat tidak dapat dilihat dari perombakan kabinet, melainkan dari penunjukan figur menteri profesional dan politik anggaran serta kesinambungan. Apa yang Pak SBY lakukan tinggal dilanjutkan saja, misalnya penajaman di sektor kemaritiman tanpa perlu merombak sektor lainnya," kata anggota Komisi IX DPR ini.Meski begitu, Dede menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet. Akan tetapi, dia merasa yakin jika adaptasi kelembagaan dan anggaran nanti hanya akan menghabiskan energi, maka rakyat menjadi korban. "Kita punya pengalaman masa lalu di awal era reformasi dimana perombakan besar dilakukan akibatnya malah tidak bisa melakukan pembangunan. Apa yang Pak SBY lakukan selama 10 tahun dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat janganlah sampai dihapuskan begitu saja karena rakyat masih membutuhkan," pungkasnya.