Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi terbentuknya kabinet kerja dalam pemerintahan Jokowi-JK. Namun, kata dia, sejumlah menteri-menteri yang telah ditunjuk Presiden Jokowi yang memicu kontroversi patutlah disayangkan. Sebut saja Rini Soemarno yang ditunjuk sebagai Menteri BUMN."Mengapa tetap beliau (Rini) yang dijadikan sebagai menteri?" kata Hidayat bertanya-tanya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/10).Rini Soemarno yang diplot menjadi menteri BUMN di kabinet Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dikabarkan jadi salah satu kandidat menteri yang tidak mendapatkan rekomendasi dari KPK dan PPATK karena dugaan kasus korupsi. Hal ini menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan.Selain itu, Anggota Majelis Syuro PKS itu tak lupa juga mengapresiasi Presiden Jokowi dari berbagai keterwakilan. Baik itu dari unsur profesional non partai dan unsur profesional non partai, termasuk juga dari latar belakang daerah."Kemarin ada kekhawatiran bahwa Indonesia timur belum dilibatkan, dari Papua dan dari NTT sementara dari Maluku belum dilibatkan, dari Kalimantan belum ada perwakilan. Saya kira ini penting untuk dipertimbangkan bagaimana menyakinkan mereka bahwa, mereka adalah bagian dari NKRI," jelasnya.Hidayat juga berpesan kepada Presiden Jokowi agar komitmen terhadap janji-janjinya. Termasuk menteri-menteri yang dia tunjuk tentunya harus menanggalkan jabatannya sebagai pengurus dia partai politik."Apakah namanya non aktif seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi, apapun terserah. Tapi tentu rakyat menunggu agar ini bisa direalisasikan supaya betul-betul supaya ini akan jadi kabinet yang kerja," tutupnya.
Hidayat heran kenapa Jokowi ngotot jadikan Rini Soemarno menteri
Hidayat juga berpesan kepada Presiden Jokowi agar komitmen terhadap janji-janjinya.
Advertisement
Rekomendasi