Di balik ngototnya kubu Romi, ingin dapat jatah menteri?

Kubu Emron Pangkapi dan M Romahurmuziy menggelar Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke VIII di Surabaya, Jawa Timur pada 15-18 Oktober 2014. Langkah yang digelar sebelum pelantikan presiden 20 Oktober ini dinilai kubu seberang, Suryadharma Ali, untuk membawa gerbong Partai Kabah mendekat ke kubu Jokowi-JK.Tentu jika gerbong yang dibawa harapannya adalah kursi menteri yang dibagi. Paahal, menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP dari kubu SDA, KH Maskur Hasyim, Muktamar VIII yang digelar kubu Romi di Surabaya, bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) AD/ART partai, yang menyebut: Muktamar dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelantikan presiden terpilih atau terbentuknya pemerintahan baru sesuai dengan Pemilu."Jadi, Muktamar tidak bisa digelar mendahului pelantikan presiden, yang sesuai jadwal dilakukan pada tanggal 20 Oktober nanti. Kalau Muktamar yang digelar pada 23-26 Oktober nanti, itu masih sah. Karena dilakukan setelah pelantikan presiden. Ini sesuai dengan AD/ART partai," tegasnya.Kiai Maskur juga menyebut, Muktamar versi Romi, terkesan terburu-buru seperti ada yang ingin dicapai. Muktamar di Surabaya ini, kata dia, seperti 'kebelet' menyodorkan nama-nama kader PPP yang bisa direkomendasi masuk di kabinet Jokowi - JK."Seharusnya, kubu Romi menghormati AD/ART partai. Bukannya kebelet menyodorkan nama-nama untuk kabinet Jokowi-JK. Prinsipnya, kita ingin menyelamatkan partai. Jangan ada yang menginjak-injak AD/ART partai," cetus dia.Berikut cerita di bali kubu Romi yang ngotot jadi menteri Jokowi:

Selain telah memecat Suryadharma Ali (SDA) sebagai ketua umum, Rapat Harian DPP PPP juga telah menetapkan panitia Muktamar. Forum pemilihan ketua umum baru PPP itu akan digelar pada 2015.Untuk diketahui, Muktamar VIII PPP sesuai dengan ketentuan AD/ART PPP diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pilpres.Masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII 2011 berakhir pada Muktamar VIII yang harus diselenggarakan pada tahun 2015, demikian bunyi AD/ART.Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima merdeka.com, Rabu (10/9), berikut komposisi Panitia Muktamar VIII PPP:Ketua SC : Suharso Monoarfa

Sekretaris SC : Muhammad Romahurmuziy

Ketua OC : Ahmad Farial

Sekretaris OC : Aunur Rofik

Bendahara OC : Mahmud Yunus

Berbeda dengan ketetapan Rapat Harian PPP 9 September, kubu Romahurmuziy akhirnya memajukan pelaksanaan Muktamar dari seharusnya tahun depan menjadi 15-18 Oktober 2015. Namun, sejumlah alasan diungkapkan Romi untuk membenarkan muktamar sebelum pelantikan presiden 20 Oktober ini."Antusiasme peserta menjadikan mereka ingin lebih cepat hadir. Ini sekaligus menunjukkan keinginan yang kuat agar partai ini segera mengakhiri seluruh perbedaan dan mengawali lembaran baru dalam meneruskan kembalinya pamor PPP di panggung politik nasional yang telah berhasil meraih kenaikan 2,9 juta suara atau 39 kursi DPR, 6 kursi DPRD Prov, dan 143 kursi DPRD kab/kota pada Pemilu 2014 lalu," kata Romi, sapaan akrabnya, tentang salah satu alasan lewat keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz menyesalkan partai yang pernah dipimpinnya tak meraih kursi pimpinan DPR. Dalam perebutan kursi pimpinan DPR, PPP bergabung dengan partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP)."Kesedihan yang mendalam, di DPR kita nggak ada, di MPR juga kita nggak ada. Dalam sejarah PPP, mungkin ini yang paling menyesakkan hati kita," kata Hamzah Haz dalam pidato sambutan melalui tayangan video yang ditampilkan di Muktamar VIII PPP kubu Emron Pangkapi di Empire Palace, Surabaya, Rabu (15/10).Hamzah berharap kader-kader PPP masih bisa menduduki jabatan penting di pemerintahan Jokowi-JK dan kursi ketua komisi di DPR. Hamzah mengakui, prahara di tubuh PPP menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hilangnya kesempatan-kesempatan tersebut."Saya harapkan dalam forum Muktamar ini para kader partai dapat memutuskan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai PPP tidak mendapat jabatan apapun dalam pemerintahan atau di parlemen," ucap Hamzah.Meski demikian, Hamzah bersyukur PPP masih diperhitungkan oleh partai-partai lain. "Alhamdulillah teman-teman yang lain di luar partai kita masih memperhitungkan PPP. Ini harus kita jaga jangan sampai PPP tidak diperhitungkan oleh pendukung kita," tutur Hamzah.

Ketua Majelis SyariahPPP Maimoen Zubair akhirnya mengeluarkan pernyataannya terkait polemik muktamar dalam internal Partai Ka'bah. Menurut Mbah Moen, sapaan akrabnya, PPP harus menggelar muktamar secara bersama-sama pada tanggal 19 Oktober 2014 dengan lokasi di Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat."Pelaksanaan Muktamar VIII PPP itu tidak ada mengarah ke pihak ini dan itu. Semata-mata islah agar kantor yang ada di jalan Diponegoro, wilayah, cabang dan ranting PPP utuh dan tidak terpecah-pecah," kata Mbah Moen usai pulang dari ibadah haji di Hotel Ibis Styles, Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (15/10).Mbah Moen menyebutkan, perpecahan yang terjadi di PPP dikarenakan adanya pendiktean dari pihak internal ataupun eksternal. "Perpecahan itu karena didikte. Sudah tahulah Anda siapa yang mendikte, bukan dari cabang, tapi ada yang menanam," kata dia.Sementara itu, Sekretaris Majelis Pakar PPP, Ahmad Yani mengatakan, pemilihan tanggal 19 Oktober 2014 untuk muktamar sebagai jalan tengah. Baik itu dari muktamar Kubu Romahurmuziy ataupun muktamar kubu Suryadharma Ali.