Marzuki: Pemilihan pimpinan lembaga melalui DPR harus dievaluasi

Proses fit and proper test memang sarat terjadinya transaksional.

Putri Artika R
Oleh Putri Artika R - Reporter
Marzuki: Pemilihan pimpinan lembaga melalui DPR harus dievaluasi
Marzuki Alie. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Pada pelaksanaan fit dan proper test calon hakim agung di Komisi III DPR, terjadi 'lobi toilet' antara peserta Sudrajat Dimyati dan anggota Fraksi PKB Bachrudin Nasori. Keduanya tertangkap basah melakukan pembicaraan dan bisik-bisik.Menanggapi hal itu, Ketua DPR Marzuki Alie justru malah berkomentar transaksional seperti itu kerap terjadi di DPR. "Jauh sebelum persoalan ini muncul, kami selalu melihat praktik-praktik yang terjadi di lingkungan kedewanan," ujar Marzuki usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/19).Marzuki mengatakan karena itulah pihaknya melakukan perbaikan untuk mencegah praktik transaksional tersebut."Dari situlah kami buat langkah perbaikan, terkait dengan kesekjenan itu lebih sederhana, tapi begitu menyangkut kedewanan tidak bisa diputuskan pimpinan karena semua anggota punya hak yang sama, semua," ujarnya.Marzuki menambahkan, selaku pimpinan DPR sudah berupaya membuat langkah-langkah untuk mencegah praktik tersebut. Namun, tetap saja, hal itu kembali kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR itu sendiri.Melihat demikian, Marzuki setuju apabila mekanisme pemilihan pimpinan-pimpinan lembaga, komisoner lembaga negara yang selama ini melalui DPR, dievaluasi kembali."Pemilihan pimpinan lembaga melalui DPR perlu kita evaluasi. Dari segi kerugiannya. Karena terlalu banyak tanggung jawab yang diambil. Tidak semuanya harus di DPR, ditetapkan oleh DPR, karena independensinya diragukan," ujarnya.Pemikiran itu, lanjut Marzuki, cukup bagus lantaran DPR diisi orang-orang politis, dan seorang politisi itu selalu memiliki interest, kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan negara."Kalau bilang ini untuk membela kepentingan negara, itu tidak mungkin karena ini kepentingan fraksi. Kalau sudah masuk ke DPR, orang yang tidak baik lalu terpilih (jadi pimpinan lembaga negara). Celakalah bangsa kita," tuturnya.Marzuki juga memikirkan upaya lain, apakah DPR perlu melakukan fit and proper test untuk menentukan pejabat di lembaga negara. Sebab, proses seperti itu memang sarat terjadinya transaksional."Ini pasti ada deal, omong kosong jika tidak ada deal. Saya tidak membenarkan, tetapi ada korelasinya," tandasnya.

Rekomendasi