Bappilu: Hanura tak perlu satu suara soal pencalonan Wiranto-HT

Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier mengkritik keras deklarasi Wiranto - Hary Tanoe sebagai capres-cawapres Partai Hanura. Dia bahkan menyebut deklrasi tersebut telah melanggar AD/ART partai karena penentuan capres-cawapres tak melalui keputusan Rapimnas.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura Ahmad Rofiq menampik telah terjadi perpecahan di internal Hanura. Dia menilai, dalam deklarasi Wiranto dan Hary Tanoe soedibjo sudah dilakukan dengan demokratis.

Menurutnya, dalam sebuah partai politik tidak harus sepenuhnya satu suara. Jika ada beberapa orang yang tidak sepakat hal itu wajar terjadi dalam politik.

"Politik itu kan multitafsir, dan tidak akan terjadi perolehan 100 persen suara dalam partai politik. Deklarasi sudah dilakukan, dan semua kekuatan Hanura harus bersatu padu," jelas Rofiq saat dihubungi, Rabu (3/7).

Dia membantah jika dalam internal Hanura sedang terjadi perpecahan. Menurutnya, deklarasi Wiranto - Hary Tanoe bukan politik transaksional.

"Tidak juga (bergejolak), Pak HT itu punya komitmen kuat soal cawapres, bukan iming-iming, dan deklarasi ini bukan politik transaksional," imbuhnya.

Karena itu, perbedaan yang kini sedang terjadi di internal partai merupakan hal lumrah dan pihaknya menjadikan perbedaan itu sebagai proses untuk menyehatkan partai.

"Perihal di tengah jalan ada yang enggak setuju, itu justru baik untuk menyehatkan partai Hanura. Saya enggak khawatir," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier tidak sepakat dengan deklarasi Wiranto - Hary Tanoe . Menurutnya, proses deklarasi capres dan cawapres harus dilakukan melalui Rapimnas.

"Harusnya melalui Rapimnas, AD/ARTnya begitu. Keputusan penting harus melalui Rapimnas. Ini tiba-tiba muncul siapa yang memutuskan dan mekanismenya nggak ada. Jadi menimbulkan masalah internal," jelas Fuad.

Menurutnya, deklarasi capres dan cawapres Wiranto dengan Harry Tanoe tidak realistis. Sebab, dia menilai partai Hanura sulit untuk mencapai Presidential Threshold sehingga butuh koalisi.

"Enggak wajar satu partai deklarasikan capres cawapres, seoalah partai besar. Ya realistis aja, partai perlu koalisi untuk mengusung capres cawapres, karena PT 20 persen. Bagaimana kalau enggak koalisi," imbuhnya.