DPR ingin Indonesia tiru konsep desa di Brasil

Ketua Pansus RUU Desa Komisi II DPR yang melakukan perjalanan ke Brasil, Budiman Sudjatmiko mengatakan satu-satunya pengalaman yang dimiliki pemerintahan Indonesia tentang UU Desa pada masa orde baru hanya fokus pada penyeragaman program desa. Oleh karena itu, memilih pengalaman negara lain yakni Brasil dan China sebagai tempat perbandingan dalam mengelola desa."Karena satu-satunya pengalaman kita mempunyai UU Desa adalah pada masa Orde Baru, yang fokusnya cenderung menyeragamkan desa. Selama reformasi, UU Desa sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak punya pengalaman memiliki UU Desa yang mengakomodasi keragaman dan berciri demokratis," ujar Budiman melalui pesan pendeknya, Minggu (27/8).Brasil dinilainya sebagai satu negara yang menerapkan proses participatory budgeting di sejumlah negara bagian. Sistem tersebut dimulai dari level kampung atau Barrao."Di mana dalam penyusunan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur (misal pembangunan sekolaahn sarana kesehatan, jalan dan lain-lain) dan pelayanan publik lainnya, masyarakat di level kampung yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat dilibatkan," jelas dia.Di Brasil, rombongan Komisi II akan bertemu Kementerian Dalam Negeri, dan bertemu pejabat kota Brasilia dalam mengatur hubungannya pengelolaan desa. Juga akan melakukan kunjungan ke desa-desa di daerah Iguacu."Juga akan bertemu dengan DPR Brasil yang mengurusi persoalan Home Affairs (komisi yang berurusan dengan daerah dan desa), seperti kalau di DPR kita adalah tugas Komisi II, komisi tempatku bergabung," tukasnya.Seperti diketahui, 13 anggota Pansus RUU Desa yang ke Brasil terdiri dari :1. Budiman Sudjatmiko (FPDIP, Ketua)

2. Abdul Gaffar Patappe (FPD)

3. Nanang Samodra KA (FPD)

4. Subyakto (FPD)

5. Eddy Sadeli (FPD)

6. Nurul Arifin (FPG)

7. Taufiq Hidayat (FPG)

8. Arif Wibowo (FPDIP)

9. Yan Herizal (FPKS)

10. Totok Daryanto (FPAN)

11. AW Thalib (FPPP)

12. Bachruddin Nasori (FPKB)

13. Miryam S Haryani (FHanura)