Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, perlu audit investigasi terhadap pengelolaan APBN selama era Jokowi. Hal itu tentu dilakukan apabila Prabowo-Sandiaga menang pada pemilihan 17 April nanti.

Fahri menilai, apabila ditemukan kejanggalan dalam hasil audit tersebut, maka Prabowo perlu menyerahkannya kepada DPR. Fahri lebih memilih jalan politik untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Harus dibentuk Pansus Angket oleh DPR yang baru (2019-2024). Biar jelas dan terbuka. Apa yang sebetulnya terjadi," kata Fahri saat dihubungi merdeka.com, Minggu (7/4).

Fahri ingin audit dilakukan terhadap pengelolaan utang khususnya. Begitu juga soal penyertaan modal negara terhadap BUMN yang nilainya capai triliunan.

Penggagas Ormas Garbi ini menyarankan kepada Prabowo, apabila jadi presiden segera melakukan audit. Tapi jika ditemukan kejanggalan, tempuh jalur politik ketimbang hukum.

"Bisa saja (ke ranah hukum), tapi karena utang adalah keputusan politik, jadi harus diperiksa secara politik," tambah Fahri.

Sebelumnya, rencana audit investigasi APBN apabila Prabowo-Sandi menang ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi. Menurut dia, hal itu wajar dilakukan demi pertanggung jawaban kepada rakyat.

Fahri mendukung hal tersebut. Karena pengelolaan utang rezim Jokowi dirasa penting diungkap ke publik.

"Beberapa poin yang harus diteliti dalam praktik yang dijalankan oleh pemerintahan yang pertama adalah prinsip pengelolaan utang, termasuk tentang cara mendapatkan utang, fokus saja pada utang, itu yang pertama paling penting," jelas Fahri.

Sementara itu Mulyadi melihat, ada kekhawatiran rezim Jokowi akan rencana audit investigasi yang bakal dilakukan Prabowo-Sandiaga nantinya jika menang Pilpres 2019. Sebab, dari situ sangat terlihat, tata kelola pemerintahan Jokowi yang merugikan rakyat.

"Salah satu kekhawatiran rezim ini saya kira akan adanya audit investigasi terhadap tata kelola APBN. Karena itu hak rakyat, wajar saja kalau itu dilakukan. Maka hari ini begitu allout perjuangan mempertahankan kekuasaan," jelas Caleg DPR RI dari Gerindra Dapil Kabupaten Bogor tersebut.

Dengan audit ini, jelas Mulyadi, juga akan kelihatan ada tidaknya penyimpangan tata kelola keuangan negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Dia tak menutup kemungkinan nantinya hasil audit akan berujung pada proses hukum.

"Kalau hasil audit ada temuan menyimpang bisa berkonsekuensi hukum, karena proses pengelolaan anggaran semua sudah diatur melalui UU APBN, maka proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban APBN ada SOP yang sudah jelas," tutup mantan rekan bisnis Prabowo Subianto ini.

Dalam sejumlah kampanyenya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap menyuarakan kebocoran anggaran negara. Prabowo juga berkomitmen akan membuktikan hal tersebut jika terpilih menjadi presiden pada 17 April nanti.

"Saya akan mencari bukti. Dan saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Bahkan ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar," kata Prabowo di acara Studium Generale 'Renaisans Indonesia' di kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Jumat 8 Maret 2019 lalu.