Merdeka.com - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit menyampaikan, praktik politik uang masih menjadi isu yang disoroti di setiap ajang Pemilu. Untuk itu, pihaknya ketat mengawasi hal tersebut di Pilkada Serentak 2020 nanti.

"Secara umum dari 2017 sampai 2019, tiga kasus paling menonjol di tindak pidana pemilu yaitu memberi suara lebih dari 1 TPS, money politik dan tindakan yang merugikan paslon," tutur Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2020).

Listyo pun memerintahkan jajarannya untuk membentuk Satgas Money Politic. Tugasnya adalah melacak sumber dana para calon kepala daerah, baik itu petahana maupun penantang.

"Mulai dari sekarang. Sehingga saat rekan-rekan menghadapi proses di mana biasanya tren money politic, ini akan dimainkan lagi," jelas dia.

Terlebih untuk calon petahana, lanjut Listyo, mereka dinilai memiliki potensi lebih untuk memainkan politik uang ke masyarakat. Sebab itu, pihaknya akan memberikan pengawasan lebih.

"Khususnya yang calon dari petahana atau incumbent, maka peluang memanfaatkan jabatannya dalam rangka mengumpulkan anggaran, besar. Jadi saya minta anggota mengawasi itu. Jangan sampai karena kepentingan terpilih lagi, melakukan pelanggaran lagi. Peluang penyalahgunaannya kepada mereka (petahana)," Listyo menandaskan.

Reporter: Nanda Perdana Putra