Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku khawatir dengan kasus jual beli blanko e-KTP di pasar online. Menurut dia, kasus ini bisa menjadi gerbang kecurangan Pemilu 2019.

"Bisa tapi saya tidak mau suudzon. Karena pertama jumlahnya sepertinya tidak besar dan rata-rata itu untuk orang kecil," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Mardani menilai, masalah ini tidak bisa dianggap sederhana. Pasalnya, ada lebih dari satu toko yang menjual blanko e-KTP.

"Jadi menurut saya enggak bisa ini dijawab dengan 'ini udah ketangkap'. Jangan pernah mencari siapa yang salah, tetapi cari dimana letak kesalahannya. Dari situ baru ketahuan konstruksi kasusnya," ungkapnya.

"Misalnya ternyata si orang ini ternyata puncak gunung es. Pucuknya ketangkap tapi gunung es besarnya enggak ketangkap. Itu namanya kita enggak menyelesaikan masalah," sambungnya.

Karena itu, dia menyarankan adanya audit untuk melihat akar masalah penjuapan blanko online itu. Hal itu, lanjut dia, dilakukan agar masyarakat paham dan bisa segera melaporkan jika ada kejadian serupa.

Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arief Fakrulloh mengaku telah mengantongi identitas pelaku penjualan blangko e-KTPonline. Kata dia, pelaku itu adalah anak dari eks Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Lampung.

"Tidak ada sistem yang jebol ini ada tindak pidana umum. Dimana ada seorang anak mengambil blanko yang dibawa oleh anaknya yang kebetulan Kepala Dinas Dukcapil di Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Ayahnya sekarang sudah pensiun. Ini blangko yang dicetak Februari dan dikirim ke daerah Maret," kata Zudan di dalam Rapat Komisi II, Kamis (6/12).